BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menaruh harapan besar pada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru, Yudi Triadi, untuk memberantas korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
“Dengan rekam jejak kuat di bidang Pidana Khusus dan pembinaan di internal kejaksaan, kami harap Yudi Triadi mampu mendorong kinerja Kejati Aceh dalam menangani kasus korupsi secara serius dan transparan,” ujar Alfian seperti dilansir AJNN, Kamis, 24 April 2025.
Alfian menegaskan, penanganan korupsi di Aceh harus difokuskan pada pengelolaan dana publik, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Ia menyebut, masih banyak kasus korupsi yang belum tertangani tuntas, bahkan seolah-olah dilindungi oleh kekuatan politik atau ekonomi.
“Kita tak ingin kejadian masa lalu terulang, seperti munculnya isu ‘paket proyek’ saat Kejati turun ke kejaksaan negeri. Hal seperti ini mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
MaTA juga menyoroti pentingnya pembenahan internal kejaksaan, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Menurut Alfian, integritas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.
“Sudah saatnya Kejati Aceh menunjukkan komitmen nyata. Bukan hanya menggugah isu di awal, lalu menghilang tanpa kejelasan di akhir,” ucapnya.
Alfian optimistis, dengan pengalaman Yudi Triadi yang pernah dinilai terbaik dalam pemberantasan korupsi dan memiliki latar belakang kuat di Kejaksaan Agung, ia mampu membawa perubahan nyata.
“Tugas kita bersama adalah mengawal dan mengawasi kinerja Kajati Aceh demi keadilan dan transparansi hukum di Tanah Rencong,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Aceh Yudi Triadi disambut secara adat dalam prosesi peusijuk di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis siang. Penyambutan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekda Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur, dan dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H. Faisal Ali.
“Selamat datang di Tanah Rencong. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah, menjaga supremasi hukum, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh,” ucap Nasir.***
