Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli langsung memanggil satu per satu seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengevaluasi penataan dan digitalisasi layanan perizinan telah dijalankan.
Tak hanya itu, Yassierli mengancam mencopot anak buahnya yang terbukti melakukan atau terlibat dalam tindakan pemerasan atau pungli.
Disebutkan, pemanggilan ini sebagai reaksi cepat menyikapi penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan delapan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat, ” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Yassierli menyoroti penandatanganan pakta integritas di jajajaran Kemnaker, termasuk kepada hampir 1.000 PJK3 yang telah dilakukan sebelumnya harus dipastikan implementasinya.
Dia juga menegaskan kerja sama aktif dengan KPK, seiring proses pendalaman data dan fakta oleh lembaga antirasuah tersebut.
Selain itu, Yassierli telah mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3. Kata dia, hal itu untuk menggali dan mengokohkan komitmen integritas, profesionalitas, dan peningkatan pelayanan.
Yassierli juga menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat guna mengevaluasi seluruh layanan serta memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemnaker.
Sebagai bagian dari komitmen, imbuh dia, akan dilakukan rotasi dan pencopotan terhadap pejabat dan staf yang terindikasi bermasalah, terlibat langsung ataupun tak langsung dengan aktivitas pungli dan pemerasan.
“Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan dikuatkan. Antara lain mencakup penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, ” kata Yassierli.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan pers yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (22/8/2025) malam.
“Berkenaan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Imanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, bapak presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.
Noel bersama 10 orang lainnya ditetapkan jadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker. Dengan modus, memperlambat, menunda, dan tidak memproses sertifikasi K-3 yang diajukan pekerja.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, Noel ikut membiarkan, bahkan menerima aliran dana dari hasil pemerasan dalam proses sertifikasi K3 tersebut. Bahkan, dari penyelidikan terungkap, ada dana Rp3 miliar yang mengalir ke Noel.(cnbcindonesia)
