Banda Aceh – Anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, meminta aparat negara untuk mengedepankan kecerdasan, kebijaksanaan, dan pendekatan humanis dalam menghadapi dinamika masyarakat di tengah situasi bencana.
Ia menegaskan bahwa penggunaan kekerasan hanya akan memperkeruh suasana dan membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi Aceh yang sedang dilanda musibah banjir dan tanah longsor.
Nasir Djamil menilai, perpanjangan status tanggap darurat hingga 8 Januari 2026 seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas, bukan memunculkan ketegangan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, negara harus hadir dengan empati, bukan dengan pendekatan represif yang justru berpotensi melahirkan konflik baru.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap bersikap rasional dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Dalam situasi krisis, kata Nasir, kehati-hatian dan kedewasaan dalam menyikapi informasi menjadi kunci agar suasana tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Nasir mendorong pimpinan institusi negara baik sipil, militer, maupun kepolisian untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor.
Penanganan bencana, menurutnya, tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan kecerdasan sosial, empati, serta kerja sama yang solid demi memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi.
Terkait aspirasi masyarakat yang menuntut penetapan status bencana nasional, Nasir Djamil mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang beradab dan cinta damai.
“Mari kita tunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa Aceh mampu bangkit dengan kedewasaan, persatuan, dan kepedulian,” pungkasnya.[]
