Oleh: Risman Rachman*
TENSI politik Aceh langsung panas begitu Ketua DPR Aceh, Tgk Zulfadhli, memberondong Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang pengangkatan Alhudri sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah dengan berbagai pernyataan. Dia menyebut surat keputusan itu cacat prosedur, tidak sah, dan harus batal demi hukum.
Keesokan harinya, langit politik Aceh langsung terbakar. Pasalnya, di ruang Paripurna DPR Aceh, Tgk Abang mengarahkan tembakannya langsung ke arah dua politikus Gerindra yang disebutnya sebagai pemain. Sejak Jumat malam berkobarlah api politik yang membakar hati.
Mereka tidak terima petingginya dituduh sebagai pemain di balik penerbitan SK pengangkatan Alhudri. Sebaliknya, politikus Partai Aceh mencoba membela Ketua DPRA, masih ingin menyelidiki terbitnya SK yang mereka sebut janggal. Bahkan ada yang mengusul digelar RDP, bila perlu juga Pansus.
Tentu saja ada yang mencoba membawa air untuk memadamkan api. Abu Razak mengajak untuk berpolitik secara dewasa. Ketua MPU Tgk Faisal Ali, secara tidak langsung, mengimbau agar mengedepankan persatuan, ketimbang perpecahan. Saya sendiri tidak menemukan alasan kuat surat perintah Mualem itu dipersoalkan. Apalagi sampai harus membuat langit politik Aceh sampai harus terbakar. Sebab secara format sesuai dengan edaran BKN 2021. Soal paraf, juga tidak semua surat harus ada parafnya, salah satunya untuk surat perintah.
Ini merujuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2023. Political election Ternyata itu belum cukup. Residu kemarahan Jumat malam itu masih memercik kemana-mana. Kali ini saya mau mengurai dari sisi political election, suatu bentuk pengawasan yang harusnya dimainkan oleh legislatif. Kira-kira, adakah pesan penting yang mau disampaikan Mualem dari surat perintah yang diberikan kepada Alhudri pada hari pertama sebagai Gubernur Aceh?
Menurut Jimly Asshidiqqie, pengawasan dewan terhadap penempatan pejabat publik dilihat dari sisi political election, bukan sisi technical selection yang menjadi urusan eksekutif. Artinya, bukan sisi administrasi yang perlu disoal melainkan melihat arah perjuangan dari pemimpin politik dari penempatan pejabat publik. Sisi seleksinya biarlah menjadi partisipasi publik saat seleksi terbuka atau fit and proper test digelar untuk Sekda Aceh nanti.
Karena surat perintah itu sifatnya pelaksana tugas, belum Sekda difinitif maka menarik untuk meraba arah perjuangan politik kepemimpinan eksekutif Mualem dengan menunjuk Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh. Saya menduga perintah yang diberikan kepada Alhudri adalah sebagai pesan Mualem kepada mereka yang mencurigainya masih berpotensi menjalankan perjuangan “terlarang” oleh republik ini. Arah perjuangan dari Mualem sebagai Kepala Pemerintah Aceh sepenuhnya seperti yang ditegaskan dalam pidato perdananya yaitu mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, dan bukan membuat susah rakyat.
Dengan surat perintah yang diterbitkan pada hari yang sama dengan pelantikannya, pada 12 Februari 2025, untuk Alhudri, Mualem juga sedang menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan konsolidasi ekslusif di lingkungan Pemerintah Aceh, yang bisa dicurigai sebagai agenda politik terselubung, melainkan semata konsolidasi inklusif dalam rangka mengefektifkan kerja birokrasi untuk membantu dirinya mewujudkan visi dan misi yang sudah dijanjikan.
Alhudri, selain sebagai ASN dengan pengalaman yang lebih dari cukup di birokrasi, juga sosok yang secara peta politik keacehan berasal dari wilayah “putih”, dan bukan “merah” sebagaimana peta politik Aceh yang kerap dipakai oleh segelintir elit strategis Jakarta dalam memotret Aceh. Dengan satu langkah kecil dan sederhana, api kecurigaan politis terhadap Mualem dan Dek Fadh sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh langsung padam seketika, di hari pelantikannya, hanya dengan selembar surat perintah kepada Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh.
Sayangnya, justru api politik lain yang malah menyala, berkobar dan akhirnya membakar hubungan baik dua partai yang selama ini selalu mesra bahkan sudah teruji dalam berbagai keadaan tersulit hingga kini keduanya diberi kesempatan memimpin daerah dan negeri. Semoga segera berakhir baik.***
Penulis adalah pengamat politik dan pemerintahan
