Acehupdate.net, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mendesak Pemerintah Aceh untuk mengaudit dana yang dihabiskan untuk membangun Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Hingga saat ini, Alfian tak melihat kejelasan dana publik yang dihabiskan untuk membiayai proyek itu.
“Ratusan miliar uang Aceh habis ke proyek itu. Dan sampai saat ini, tidak ada keuntungan yang diperoleh Aceh dari sana. Kalau di KIA Ladong Aceh rugi, lantas siapa yang untung?” kata Alfian, Senin, 31 Maret 2025.
Alfian menduga investasi tanpa hasil di Ladong hanya menguntungkan pihak pengusul paket di KIA Ladong dan rekanan. Karena itulah Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah serius untuk mengaudit dana daerah yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan itu.
KIA Ladong dibangun di atas lahan seluas 66 hektare dari 250 hektare yang direncanakan. Seperti namanya, kawasan ini berada di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. Kawasan ini diresmikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah; Dirjen Kementerian Industri, I Gusti Putu Suryawirawan; BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto; Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali; dan Ketua TP2KIA, Mustafa Hasbullah.
Kawasan ini digadang-gadang bakal menguntungkan investor. Selain dekat dengan Banda Aceh dan Pelabuhan Malahayati, KIA juga dilengkapi sarana pendukung seperti listrik dan air bersih.
“Kita akan mulai dari industri–industri halal, seperti makanan-makanan kecil, handicraft dan lain sebagainya, sehingga nantinya kita mampu memutus ketergantungan kita dengan daerah lain,” ujar Nova saat itu.
Nova meyakini KIA mampu mengdongkrak perekonomian dan industri di Aceh serta menyejahterakan masyarakat. Kehadiran berbagai industri dalam kawasan ini bakal meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk Aceh.***
