BIREUEN – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turun langsung ke setiap gampong untuk mengawasi pendistribusian bantuan bagi korban banjir di Aceh. Ia menilai distribusi bantuan rawan disalahgunakan dan tidak menyentuh korban yang benar-benar terdampak.
“GaRak meminta TNI dan Polri menurunkan personel hingga ke gampong-gampong yang terdampak paling parah banjir akhir November lalu. Pengawasan harus ketat agar bantuan benar-benar sampai ke korban dan tidak disalahgunakan,” kata Askhalani, Selasa, 16 Desember 2025.
Askhalani mengatakan banyak mendapat informasi bantuan bencana tidak tepat sasaran, bahkan diduga diklaim dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak. Padahal pengawasan di tingkat bawah justru menjadi titik krusial.
Selama ini, kata Askhalani, pengamanan hanya berhenti di level kabupaten atau posko pusat. Sementara itu distribusi di tingkat gampong dibiarkan tanpa kontrol. “Di situlah persoalan paling parah terjadi,” kata Ashkalani.
Askhalani menyebutkan, praktik penyimpangan bantuan bukan isu baru. Ia mengatakan menyaksikan langsung pola serupa pascatsunami. Setelah seremoni penyerahan bantuan dilakukan, sebagian logistik yang seharusnya diterima korban justru diambil oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Ini pengalaman pahit yang terus berulang, dan kita mendengan isu itu kembali saat ini,” kata Ashkalani.
Dalam penanganan banjir hidrometeorologi 2025, Askhalani menilai pemerintah daerah tidak boleh mengulang kesalahan lama, kesalahan yang sama. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan sejumlah posko pengungsian, masih ditemukan korban yang kekurang menerima bantuan, sementara pihak yang tidak terdampak justru memperoleh bantuan berlebih.
Askhalani juga menyoroti praktik pembagian bantuan yang diskriminatif dan sarat nepotisme di tingkat gampong. Korban yang memiliki konflik dengan pengurus posko disebut tak kebagian bantuan. Sedangkan, kata dia, mereka yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan politik justru diutamakan.
“Ini sungguh ironi. Bantuan kemanusiaan diperlakukan seperti alat balas jasa,” kata Askhalani.
Ashkalani menilai pemerintah terlalu banyak melakukan kegiatan seremonial dan sibuk berfoto-foto di posko. Namun, mereka abai memastikan bantuan benar-benar diterima korban sesuai haknya. Tanpa pengawasan ketat dari aparat negara hingga tingkat gampong, penyaluran bantuan bencana akan terus menjadi ladang penyimpangan dan memperpanjang penderitaan korban.***
