Banda Aceh – Konstelasi dan dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024-2029 terus menjadi sorotan publik.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Gubernur Aceh maubidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi alias Abu Salam, turut memberikan pandangannya terkait figur-figur sentral yang dinilai layak menakhodai parlemen Aceh.
Abu Salam menilai tantangan Aceh ke depan—terutama dalam mengamankan iklim investasi dan memperkuat diplomasi ekonomi internasional—membutuhkan sosok pimpinan dewan yang komprehensif.
Berdasarkan amatannya, terdapat tiga nama anggota dewan yang dinilai sangat memenuhi kriteria ideal sebagai Ketua DPRA. Ketiga kandidat tersebut adalah Saiful Bahri (Pon Yahya), H. Hendri Muliana, serta Nazaruddin (Tgk Agam).
“Ketiga tokoh ini memiliki rekam jejak yang solid, baik di akar rumput, legislatif, maupun eksekutif. Kematangan politik mereka adalah aset penting untuk menyelaraskan arah pembangunan dan iklim tata ruang Aceh ke depan,” ujar Abu Salam di Banda Aceh.
Sebagai informasi, keanggotaan DPRA periode 2024-2029 saat ini diisi oleh 81 anggota dari 13 partai politik nasional dan lokal, dengan dominasi kursi terbesar masih dipegang oleh Partai Aceh.
Meski saat ini struktur pimpinan definitif telah terbentuk pasca-Pemilu 2024, wacana mengenai penguatan kapasitas pimpinan dan evaluasi figur kunci di tubuh dewan terus bergulir di tengah masyarakat.
Saat ini, DPRA tengah dipacu untuk merampungkan berbagai rancangan qanun krusial.
Salah satunya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan menjadi kompas pembangunan Serambi Mekkah untuk dua dekade ke depan. Di tengah ritme kerja legislasi yang tinggi dan tuntutan pemulihan ekonomi, figur yang memiliki daya kepemimpinan kuat dinilai sangat esensial.
Menurut Abu Salam, ketiga nama yang ia sebutkan memiliki keunggulan spesifik dan irisan pengalaman yang melengkapi kriteria kepemimpinan parlemen modern:
1. Saiful Bahri (Pon Yahya)
Pon Yahya bukanlah pendatang baru dalam dinamika pimpinan legislatif. Politikus Partai Aceh kelahiran 1977 ini merupakan petahana yang memiliki pengalaman langsung memegang palu sidang sebagai Ketua DPRA periode 2022–2023.
Latar Belakang: Mantan Komandan Operasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Daerah II Teungku Chiek di Cot Plieng ini mengakar kuat di tengah masyarakat.
Kapasitas:Pon Yahya dikenal piawai dalam memediasi letupan konflik kepentingan di parlemen. Ia juga memiliki rekam jejak sukses di sektor bisnis perkebunan, sehingga memahami betul keluhan riil masyarakat petani dan kebutuhan regulasi untuk mengentaskan kemiskinan di pesisir maupun pedalaman Aceh.
2. H. Hendri Muliana
Hendri Muliana muncul sebagai representasi politikus strategis dan progresif dari Daerah Pemilihan (Dapil) X (meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue).
Latar Belakang: Saat ini ia menempati sejumlah posisi kunci di parlemen, termasuk perannya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Aceh dan Sekretaris Komisi IV DPRA.
Kapasitas: Fokus Hendri pada isu-isu infrastruktur menjadikannya figur bernuansa teknokratis di dalam dewan. Kemampuannya merangkul berbagai elemen masyarakat melalui pembentukan forum aspiratif menjadikannya sosok pemimpin yang cepat tanggap, responsif, dan berorientasi pada eksekusi solusi jangka panjang.
3. Nazaruddin, S.I.Kom. (Tgk Agam)
Nazaruddin atau yang akrab disapa Tgk Agam membawa kombinasi rekam jejak yang terbilang langka: dari seorang kombatan hingga sukses menjadi kepala daerah.
Latar Belakang: Mantan Panglima GAM Wilayah Pulo Aceh-Sabang ini pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sabang (2012-2017) dan naik kelas menjadi Wali Kota Sabang (2017-2022). Secara politis, ia juga mengendalikan roda partai sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kota Sabang.
Kapasitas:Pengalaman satu dekade di kursi lembaga eksekutif membuat Tgk Agam sangat fasih dengan seluk-beluk birokrasi, tata kelola anggaran, dan realisasi program pemerintahan.
Ketajaman manajerial ini dinilai krusial jika ia memimpin lembaga legislatif, guna menciptakan keseimbangan pengawasan (check and balances) yang konstruktif dengan Pemerintah Aceh.
Mengakhiri pandangannya, Abu Salam menegaskan bahwa sinergi harmonis antara legislatif dan eksekutif adalah jaminan mutlak bagi masuknya investasi domestik maupun asing.
“Siapapun yang menjadi representasi kepemimpinan di DPRA, ia harus bisa menjadi garansi stabilitas politik. Pon Yahya dengan pengalaman kelembagaannya, Hendri dengan visi pemerataan infrastrukturnya, dan Tgk Agam dengan kepiawaian birokrasinya, adalah wujud nyata dari kriteria tersebut,” pungkas Abu Salam.
