Acehupdate.net, BANDA ACEH – Pengamat Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, meminta tidak perlu buru-buru untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih. Dia menyarankan agar mengikuti regulasi yang telah ditentukan, sehingga Mualem dan Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih lebih fokus pada 100 hari kerja pascadilantik.
“Fokus aja ke persiapan nanti setelah dilantik, masa-masa seperti ini perlu disiapkan adalah persiapan ketika di 100 hari setelah pelantikan,” kata Kemal Fasya, Rabu 15 Januari 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Kemal Fasya menanggapi permintaan Ketua DPRA agar Menteri Dalam Negeri melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yaitu Mualem-Dek Fadh pada 7 Februari 2025 dalam bentuk paripurna DPRA.
Kemal mengatakan aturan pelantikan kepala daerah sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.
Dalam aturan tersebut, kata dia, jelas disebutkan bahwa pelantikan dilakukan pada Februari mendatang. Namun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan permintaan supaya pelantikan dapat diundur pada Maret.
“Iya, tentang tanggal bagaimana pelantikan kan tergantung dari regulasi yang ada ya, supaya selesainya seluruh sidang PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum,” kata Kemal.
DPRA, kata Kemal, harus memahami regulasi ini. Kemudian lembaga legislatif perlu mempertegas di hal lain seperti pelaksanaan pelantikan yang dilakukan di Aceh.
“Kita meminta lex specialis, bahwa gubernur itu dilantik di Aceh. Nah, itu tidak harus ke Jakarta,” tegasnya.
Muzakir Manaf dan Fadhlullah selaku Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, kata Kemal, seyogyanya fokus untuk memenangkan hati masyarakat Aceh. Seperti janji mereka terhadap datangkan investor asing.
“Apa statement Mualem yang kita mau dengar agar bisa mempengaruhi bagaimana iklim investasi dan kesejahteraan. Karena yang kita tunggu kan pidato pertamanya, dan dia (Mualem) perlu siapkan pidato yang bagus dulu, jangan sampai salah-salah ngomong lah,” kata Kemal.
