BANDA ACEH — Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Marniati, M.Kes, menyoroti rencana penyesuaian Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai berpotensi mengurangi cakupan penerima manfaat.
Ia menegaskan kebijakan terkait JKA harus dilakukan secara hati-hati dan melalui kajian mendalam agar tidak merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah yang masih sangat bergantung pada program tersebut.
Menurut Prof. Marniati, jika ratusan ribu masyarakat dicoret dari kepesertaan JKA tanpa kajian komprehensif, maka kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak sosial yang serius.
Ia menilai program JKA selama ini menjadi salah satu instrumen penting perlindungan kesehatan masyarakat Aceh di tengah meningkatnya beban biaya pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas harus didasarkan pada studi kelayakan yang matang, kajian akademis yang komprehensif, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengambil langkah terburu-buru dalam melakukan perubahan terhadap program strategis tersebut.
Prof. Marniati juga berharap Pemerintah Aceh dapat mengedepankan prinsip keadilan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, kebijakan terkait JKA maupun integrasinya dengan skema BPJS harus disusun secara terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa JKA merupakan salah satu benteng terakhir perlindungan kesehatan masyarakat kecil di Aceh. Karena itu, pemerintah diharapkan mengkaji ulang rencana kebijakan penyesuaian program secara serius dan menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
