KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan.
Diperlukan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat, agar penanggulangan tiga penyakit tersebut dapat ditanggulangi bersama-sama.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, saat membuka Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (8/7/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aceh Besar mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia setelah India.
Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menjadikan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria sebagai salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan.
“Indonesia berada di peringkat kedua setelah India sebagai negara dengan jumlah kasus TBC yang tinggi. Karena itu, pemerintah menjadikan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama,” ujar Syukri.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian ketiga penyakit tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di pundak Dinas Kesehatan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.
“Penanggulangan tiga penyakit ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Semua elemen harus terlibat, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan semua elemen masyarakat,” katanya.
Wabup Syukri juga mengapresiasi kehadiran sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Besar dalam forum tersebut, seperti PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Angkasa Pura, PDAM Tirta Mountala, Bank Aceh, serta unsur Palang Merah Indonesia (PMI).
Menurutnya, dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Hari ini kita melihat komitmen dunia usaha dengan hadirnya berbagai perusahaan. Jika memungkinkan, program CSR perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria di Aceh Besar,” harapnya.
Syukri juga mengungkapkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan lembaga donor.
Bahkan, Aceh Besar menjadi salah satu dari tiga daerah di Aceh yang hingga kini masih memperoleh dukungan pendanaan bersama Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie.
“Tahun lalu kita memperoleh penghargaan, dan sampai sekarang Aceh Besar masih menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dari pihak pendonor. Ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengendalian penyakit,” katanya.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan komitmen bersama dalam meningkatkan kemitraan lintas sektor untuk menekan angka kasus AIDS, TBC, dan malaria di Aceh Besar.
“Mudah-mudahan rapat koordinasi hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa penanggulangan penyakit ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Farhan, AP, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Baitul Mal, hingga Camat Ingin Jaya, dan Camat Darul Imarah.
Selain itu, hadir pula perwakilan perusahaan yang beroperasi di Aceh Besar, seperti PDAM Tirta Mountala, Bank Aceh, PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Angkasa Pura, serta unsur PMI Aceh Besar sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit menular di daerah.(**)
