BANDA ACEH — Anak-anak Indonesia kian menjadikan ruang digital sebagai bagian utama kehidupan sehari-hari. Namun, di balik intensitas penggunaan gawai, muncul tekanan serius terhadap kesehatan mental dan sistem perlindungan anak.
Pada saat yang sama, krisis iklim yang semakin nyata juga menggerus pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan, hingga rasa aman.
Mengutip dari AJNN, temuan tersebut disampaikan Save the Children Indonesia dalam diskusi media melalui virtual pada Rabu, 14 Januari 2026. Berdasarkan studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak, hampir 40 persen anak usia sekolah menengah pertama menghabiskan waktu tiga hingga enam jam per hari di depan layar gawai.
Puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Studi itu juga menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak. Bahkan ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, banyak anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.
Namun, peningkatan literasi digital tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesejahteraan mental anak. Save the Children menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak.
CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, mengatakan anak-anak umumnya telah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data, hingga perundungan siber. Sayangnya, kesadaran tersebut tidak diiringi dengan keterampilan untuk merespons risiko secara aman dan sehat.
“Anak-anak tahu risikonya, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup,” kata Dessy.
Menurut dia, anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai.
Di tengah tekanan digital, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan, yakni dampak krisis iklim. Laporan Voluntary National Review Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2025 mencatat bahwa krisis iklim telah menggerus pemenuhan hak-hak anak.
Dampaknya terlihat pada terganggunya pola makan dan kesehatan anak, menurunnya pendapatan keluarga, serta meningkatnya risiko perlindungan anak, terutama dalam situasi bencana. Kajian bersama Save the Children Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa akses air bersih di lokasi pengungsian belum merata.
Kondisi ini berpotensi memicu masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Selain itu, banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu beroperasi secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi krisis ganda tersebut, Save the Children Indonesia menekankan perlunya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki 2026, sejumlah prioritas dinilai mendesak, antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan dan sistem perlindungan, mendorong partisipasi aktif anak, guru, dan orang tua, serta meningkatkan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak.
Selain itu, pemenuhan hak anak dalam fase transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat juga menjadi perhatian utama.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis serta perubahan zaman,” ujar Dessy.
“Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai.”***
