Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Irjen Pol. Wahyu Bintoro. Narasumber terdiri dari perwakilan BMKG, Kementan, KemenPU, BRIN dan dari Satgas PRR sendiri. Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota dan provinsi dari wilayah terdampak pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketiga dengan menjadikan material tersebut menjadi bahan baku untuk bata ringan atau bata merah. Hal ini sudah dilakukan penelitian oleh Forum Zakat, BRIN, USK dan Nurul Hayat. Distanbun Aceh terus berkolaborasi dengan Tim Peneliti. Tim peneliti diharapkan dapat berkoordinasi dengan BNPB sehingga secara kualitas bisa sesuai dengan yang dibutuhkan BNPB, hal ini bisa menjadi potensi dalam pemenuhan material bata ringan untuk hunian tetap.
Keempat dengan melakukan rehab sawah rusak berat untuk mengembalikan seperti sawah sebelum bencana. Proses ini akan memerlukan biaya yang besar tetapi para petani akan mendapatkan kembali sawahnya. Untuk melakukan rehab sawah ini tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan. Perlu beberapa proses agar kegiatan dapat terlaksana dengan aman dan nyaman ujar Azanuddin Kurnia dalam penjelasannya.
Langkah-langkah pada point 4 ini diperlukan yaitu diawali dengan dilakukan kajian cepat pada lokasi sawah rusak berat. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui kandungan lumpur, kedalaman, dan juga biaya yang dibutuhkan per hektar nya. Azanuddin Kurnia menjelaskan ada beberapa karakteristik lokasi ini, seperti ada yang kandungan pasir mendominasi, kandungan liat, dan ada juga yang berbatu.
Tentunya kondisi ini akan berbeda rencana anggaran biayanya. Azan meyakini kajian cepat ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan Insya Allah ujar Alumni Doktoral Universitas Syiah Kuala ini. Dengan diketahui biaya per hektar akan menjadi dasar dalam pembuatan SID (survey investigasi disain).
Setelah selesai kajian cepat, maka bisa dilanjutkan dengan perencanaan melalui SID dalam waktu 2-3 bulan tergantung lokasi. Di SID ini akan didapat kondisi sosial, ekonomi, Rencana Anggaran Biaya, serta Disain dari sawah yang akan direhab termasuk juga jaringan irigasi tersiernya. Kemudian pada saat kajian cepat dan atau pembuatan SID perlu juga dilakukan inventarisir dan pemetaan batas lahan oleh Kementerian ATR/BPN. Hal ini diperlukan untuk mengetahui batas tanah masyarakat. Karena salah satu kriteria rusak berat, batas tanah/lahan sudah tidak tampak lagi dan pematang sawah sudah tertimbun lumpur semuanya. Jadi batas lahan ini sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari.
Setelah proses itu selesai, maka dapat dilanjutkan dengan pekerjaan kontruksi atau fisik lahan yang meliputi pembuangan lumpur, levelling, pembuatan jaringan irigasi tersier, pengaturan pintu air masuk dan keluar, penataan pematang, jalur jalan serta kegiatan fisik lainnya. Kegiatan berikutnya adalah melakukan olah lahan yang memakan waktu sekitar 1 bulan, setelah itu baru penanaman. Prediksi untuk rehab sawah ini memakan waktu sekitar 9 – 12 bulan dengan kondisi ideal. Tetapi waktu tersebut dapat dipercepat dengan mengerahkan strategi seperti kegiatan kajian bisa berbarengan dengan inventarisir batas lahan, kemudian tim dan alat berat diperbanyak pada pekerjaan fisik ujar Azan memberi masukan. Kondisi ini bisa memangkas waktu 6-9 bulan.
Dengan sisa waktu akhir tahun 2026 ini, maka Azanuddin Kurnia yang juga Ketua PISPI Aceh menawarkan agar minimal dapat dilaksanakan kajian cepat, SID, inventarisir dan pemetaan batas lahan. Sedangkan untuk pekerjaan fisiknya dilakukan di tahun 2027. Pekerjaan fisik di 2027 juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mencari sumber anggaran, karena diprediksi anggaran yang dibutuhkan sangat besar,” pungkasnya.[]
