BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemulihan infrastruktur di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal menanggapi dinamika di lapangan terkait pembatasan kendaraan bertonase besar yang melintasi Jembatan Enang-Enang pascabencana banjir bandang dan longsor yang sempat memutus jalur nasional Bireuen–Takengon.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo. Namun, pembatasan kendaraan berat untuk sementara merupakan langkah taktis demi melindungi keselamatan masyarakat. Kita tidak boleh berkompromi dengan risiko selama proses mitigasi masih berlangsung,” ujar Safrizal.
Sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembatasan tonase tersebut, Satgas PRR Aceh menginstruksikan percepatan penguatan struktur jembatan. Langkah ini menjadi solusi jangka menengah sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang direncanakan pada 2027.
Safrizal menjelaskan, situasi di lapangan cukup dinamis, termasuk adanya inisiatif masyarakat yang secara swadaya bergotong royong membuka akses jalan. Menurutnya, semangat tersebut merupakan modal sosial yang harus diapresiasi, namun tetap perlu didampingi dengan informasi teknis yang memadai.
“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis harus disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh memfasilitasi koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Dalam pertemuan tersebut, Safrizal mendorong dua langkah strategis. Pertama, BPJN Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diminta menyampaikan informasi secara terbuka dan berkala mengenai hasil kajian teknis, progres penguatan struktur jembatan, hingga rencana pembangunan permanen kepada masyarakat.
“Selama ini warga memperoleh informasi dari mulut ke mulut karena belum tersedia saluran resmi. Kondisi ini harus segera diperbaiki. Pemulihan tidak akan berjalan optimal tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Kedua, Safrizal mengusulkan agar jalur alternatif yang sebelumnya dibuka secara swadaya oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara terbatas apabila hasil kajian teknis BPJN menyatakan jalur tersebut aman. Akses tersebut dapat difungsikan untuk kendaraan ringan guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah harus merespons secara proporsional setiap inisiatif masyarakat. Jika jalurnya dinyatakan aman, manfaatkan. Bila ada area yang belum dapat dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu jauh lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.
Safrizal menambahkan, Satgas PRR Aceh akan terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat.(*)
