ACEH BESAR – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar panen raya bersama petani Serambi Mekkah Aceh di Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian di daerah.
Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Harian HKTI, Mayjen TNI (Purn.) Dr. Bachtiar Utomo, S.I.P., M.A.P., dan turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi IV, T.A. Khalid, jajaran HKTI Aceh, serta para petani setempat. Kegiatan ini juga diinisiasi oleh kelompok tani bersama anggota binaan DPD dan DPC HKTI.
Dalam kesempatan itu, Bachtiar Utomo menegaskan bahwa HKTI terus menjalankan peran strategis dalam mendampingi petani, baik dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun sebagai penghubung informasi terkait program pemerintah di sektor pertanian.
“Pendampingan ini merupakan tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan produktivitas petani,” ujarnya.
Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Aceh dinilai cukup stabil. Hal ini terlihat dari luas lahan pertanian yang mencapai sekitar 301.200 hektare dengan produktivitas rata-rata lebih dari 5 ton per hektare, sehingga total produksi gabah diperkirakan melampaui 1,6 juta ton gabah kering.
Jika dikonversi menjadi beras, produksi tersebut setara sekitar 930.000 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat berada di kisaran 667.000 ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 237.000 ton, yang menunjukkan kondisi pangan relatif aman.
Selain itu, cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton semakin memperkuat optimisme terhadap ketersediaan pangan. Ke depan, upaya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian menjadi fokus utama, dengan target peningkatan hasil panen dari 5 ton menjadi 6 ton per hektare.
Peran kelembagaan lokal seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan HKTI desa dinilai sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produktivitas. Dukungan dari pemangku kebijakan, termasuk DPR RI Komisi IV, diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, terutama dalam penyediaan sarana produksi.
Dari sisi input pertanian, kondisi saat ini dinilai cukup kondusif. Penurunan harga pupuk sekitar 20 persen serta ketersediaan bibit dan sarana produksi lainnya menunjukkan tidak adanya kendala signifikan dalam aspek saprodi dan saprotan.
Namun demikian, para petani di Desa Puuk mengungkapkan masih adanya sejumlah kendala di lapangan, terutama keterbatasan alat mesin pertanian seperti traktor dan mesin panen (combine harvester). Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengolahan lahan hingga panen.
“Selama ini hasil panen meningkat, bisa mencapai 5 sampai 7 ton per hektare. Tapi kendala utama kami adalah alat, khususnya traktor dan mesin panen,” ungkap salah satu petani.
Petani juga menilai bahwa bantuan hand tractor lebih sesuai dengan kondisi lahan yang terbatas akses jalannya dibandingkan traktor besar. Selain itu, faktor distribusi pupuk dan ketersediaan air saat musim tanam serentak juga menjadi tantangan tersendiri.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV, T.A. Khalid, menyatakan akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan petani, khususnya terkait alat pascapanen dan ketersediaan pupuk subsidi.
“Ke depan akan kita lakukan peninjauan kembali, terutama terkait kebutuhan alat-alat pertanian dan distribusi pupuk, guna mendukung peningkatan produksi gabah kering panen menuju Indonesia swasembada pangan,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pertanian, dan petani, diharapkan sektor pertanian di Aceh terus berkembang dan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
