KOTA JANTHO – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar, Rabu (22/04/2026) petang tadi, mengklarifikasi tentang adanya laporan yang menyebutkan terjadi kekosongan obat hingga lima bulan di rumah sakit milik Pemkab Aceh Besar itu.
“Ini jelas tidak benar. Secara logika saja, jika terjadi kekosongan obat hingga lima bulan, bisa jadi operasional rumah sakit kami telah tutup sejak lama. Yang terjadi sebenarnya adalah kekosongan obat beberapa saat, kemudian kembali terpenuhi setelah pasien diberi jangka waktu tertentu,” kata Direktur RSUD Aceh Besar dr Bunayya yang didampingi Kepala Bidang Farmasi, Apoteker Ika Darmiati.
Menurut Bunayya, pada dasarnya bukan kekosongan berkelanjutan, dan itu hanya terjadi pada obat obat tertentu yang segera dipenuhi pada kesempatan pertama.
“Kami juga secara berkala meminta staf bidang farmasi untuk mendata obat yang stoknya kurang atau terbatas, sehingga dilakukan pengadaan dalam kesempatan pertama. Dan ini terus kita lakukan secara disiplin dan berkelan jutan untuk menghin dari kekosongan secara berkelanjutan” kata Bunayya yang juga putra asli dari Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.
Bahkan ditambahkan Ika Darniati, khusus untuk layanan poli jantung yang baru dimulai awal tahun ini, serta terus ramai dikunjungi pasien rawat jalan, pihak farmasi telah meminta list obatnya kepada dokter spesialis yang melayani pasien, dan kini obat untuk itu telah terpenuhi.
Bukan kekosongan, hanya tidak lengkap.namun kita telah mengganti dengan obat alternatif, kita perintahkan mendata apa obat yang kurang. Kekosongan itu misalnya insulin rizodek, pengencer darah, namun diganti dengan model lain.
“Dokter jantun telah kita minta list obat dan kini telah terpenuhi. Kami kurang tahu juga kok ada statemen kekosongan obat hingga lima bulan. Yang jelas kekosongan itu hanya temporer, dan segera terpenuhi setelah menghubungi pihak distributor,” kata Ika.
Sementara dr Yanti Trisnawati Sp PD dan dr Yulidar selaku tenaga medis di front line dalam melayani pasien di Poliklinik, dalam kesempatan itu mengatakan, kekosongan obat itu terjadi secara bergantian. Misalnya obat kaki bengkak, namun juga diberikan obat alternatif dengan fungsi yang sama.
“Kami selalu berkoordinasi dengan apotik dan farmasi mencari obat alternatif, jikapun ada kekosongan obat, akan tetapi jedanya singkat. Jikapun benar benar terjadi kekosongan dan zebelumnya kmita telah menghubungi distriobutor namun obatnya tetap tak ada dan sifatnya mendesak, kita buat rujukan ke RSUDZA Banda Aceh.,” kata dr Yanti.
Di bagian lain, terkait dengan jerih jasa medis (Jasmed), dr Bunayya mengatakan, yang belum dibayarkan hanya empat bulan terhitung sejak Nopember 2025. Namun dana itu akan segera dibayarkan, sesuai dengan pemberitahuan dari pihak keuangan daerah.
”Insha Alklah pekan depan telah cair,” tandas Bunayya.
Menyangkut tuntutan Dana TPP, Kabag Hukum Sekdakab Aceh Besar Rafzan SH MH dan Kabag Organisasi Syahrizal, secara senada mengatakan, Perbup secara tegas menyatakan larangan untuk pembayaran TPP karena RSUD Aceh Besar telah berstatus Badan L:ayanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status itu akan terjadi overlap pembayaran tunjangan, dan itu berkonsekuensi secara hukum ujar Rafzan.
Hanya saja di sisi lain, baik Rafzan maupun Syahrizal ,mengatakan, sebagai bentuk komitmen Pemkab Aceh Besar untuk mensejahterakan staf RSUD dan sesuai dengan regulasi serta tuntutan kinerja, maka peluang untuk itu tetap saja ada. Namun bukan dalam bentuk TPP, akan tetapi dalam bentuk danad renumerasi atau Renom.
“Jadi tetap saja ada, hanya saja bukan TPP dan konsep itu sedang dikaji serta difinalkan. Tentu saja ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk terwujudnya rencana itu, seperti pada tenpat lainnya,” pungkas Rafzan yang dibenarkan Abdullah SSos, Asisten III Sekda Aceh Besar yang memimpin tim turun ke RSUD Aceh Besar, petang tadi.
Sebelumnya, layanan Poliklinik RSUD Aceh Besar lumpuh total, Senin (20/04/2026), karena aksi mogok Nakes, dengan dalih tak terbayarnya dana Jasmed dan TPP. Selian itu juga karena adanya obat yuang kosong. Namun Selasa (21/04/2026) layanan itu nomal seperti biasa, setelah Wabup Aceh Besar Drs Syukri A Jalil turun langsung ke RSUD dan melakukan rapat dengan jajaran m,najemen serta perwakilan staf.
“Alhamdulillah, kondisi itu terjadi hanya karena sumbatan komunikasi. Kini semua telah tertangani termasuk tekad manajemen dan staf untuk menghidupkan kembali pelayanan secara penuh,” kata Wabup Syukri, Senin (20/04/2026), dan Selasa keesokan harinya pelayanan kembali berjalan normal.
