Banda Aceh— Dalam waktu yang relatif singkat, belum genap satu tahun menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika di Tanah Rencong.
Langkah-langkah strategis yang diambil tidak hanya terlihat dari intensitas penindakan, tetapi juga dari penguatan sinergi antar lembaga serta pendekatan preventif yang menyasar masyarakat hingga ke akar rumput.
Sejumlah operasi penindakan yang dilakukan BNNP Aceh di bawah kepemimpinannya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas daerah bahkan lintas negara. Ini menjadi indikator bahwa keseriusan penegakan hukum tidak lagi bersifat simbolik, melainkan telah bergerak pada level struktural dan sistematis.
Apresiasi atas kinerja tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi hukum di Aceh. Dr. Bukhari, M.H., CM., selaku advokat dan akademisi, menilai bahwa pendekatan yang dilakukan oleh BNNP Aceh saat ini telah berada pada jalur yang tepat.
Dalam perspektif hukum, apa yang dilakukan oleh BNNP Aceh di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani mencerminkan implementasi nyata dari asas kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan secara tegas karena kejahatan ini tergolong extraordinary crime yang merusak generasi bangsa,” ujar Dr. Bukhari.
Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus-kasus besar menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi juga proaktif melalui intelijen dan pemetaan jaringan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan pentingnya pemberantasan narkotika melalui upaya terpadu antara pencegahan dan penindakan.
Lebih lanjut, Dr. Bukhari menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan juga harus diiringi dengan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkoba. Hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Dalam konteks ini, peran BNNP sangat strategis untuk memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan rehabilitasi yang layak, sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional,” tambahnya.
Dari sisi sosial, langkah BNNP Aceh yang aktif melakukan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba juga dinilai sebagai bentuk pencegahan yang efektif. Kegiatan ini menjadi penting mengingat Aceh kerap dijadikan jalur strategis peredaran narkotika internasional.
Dukungan terhadap kepemimpinan Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani juga diharapkan terus mengalir, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.
Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kolektif kita semua. Apa yang sudah dimulai dengan baik oleh BNNP Aceh harus kita jaga dan dukung bersama,” tutup Dr. Bukhari.
Dengan kinerja yang progresif dan terukur, publik berharap BNNP Aceh terus konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalisme, sehingga Aceh dapat terbebas dari ancaman narkotika yang kian kompleks dan merusak tatanan sosial.
