BANDA ACEH – Akademisi muda, Nuzulul Fahmi, menilai desakan Analis Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman, agar Gubernur Aceh mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih mencerminkan emosi pribadi.
Menurutnya, pernyataan tersebut bukan kritik objektif, melainkan luapan kekecewaan karena Nasrul sendiri gagal dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II di Dinas Kesehatan pada lingkungan Pemerintah Aceh.
Nuzulul menegaskan, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa Nasrul Zaman sebelumnya ikut menjadi kandidat dalam seleksi jabatan tersebut. Karena tidak lolos, kritik yang dikeluarkannya dianggap memiliki konflik kepentingan. “Ini kan aneh.
Sekda bekerja on the track sesuai arahan gubernur. Kalau ada yang gagal dalam seleksi lalu menyerang pejabat lain, itu bukan kritik kebijakan, tetapi kekecewaan personal,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Terkait tudingan bahwa Sekda Aceh tidak memiliki kapasitas dan integritas, Nuzulul menjelaskan bahwa proses pengangkatan Sekda telah melalui mekanisme resmi dan ketat sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk rekomendasi dari pemerintah pusat.
Ia menilai tidak tepat jika kegagalan seseorang dalam proses uji kelayakan di lembaga tertentu dijadikan alasan untuk meragukan kompetensi seorang pejabat karier yang telah mengikuti prosedur berlapis.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa saat ini sistem pengembangan kompetensi ASN telah berubah secara signifikan. Penilaian tidak lagi hanya mengandalkan pendidikan atau diklat formal, tetapi juga rekam jejak, pengalaman, dan capaian kinerja.
Oleh karena itu, narasi bahwa Sekda “melompat tanpa proses” ia nilai sebagai simplifikasi yang tidak memahami kompleksitas manajemen talenta ASN masa kini. Nuzulul menegaskan, seorang Sekda adalah orang kepercayaan gubernur, sosok yang harus loyal, stabil, dan mampu menerjemahkan visi besar pemerintah Aceh.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa desakan pergantian Sekda seharusnya didasarkan pada parameter kinerja yang objektif, bukan karena kepentingan pribadi atau kekecewaan politik seseorang.
Pemerintah Aceh, kata Nuzulul, saat ini fokus pada konsolidasi birokrasi dan percepatan pembangunan pascabencana, sehingga tidak sepatutnya terpengaruh oleh opini emosional yang tidak konstruktif.
