Banda Aceh– Pemerintah Kota Banda Aceh membuka peluang kerja sama strategis dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyusul rencana pembangunan masjid dan islamic center di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Rencana tersebut mengemuka saat Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menerima kunjungan delegasi UEA bersama jajaran UIN Ar-Raniry di pendopo wali kota, Minggu (22/2/2026) malam.
Delegasi UEA yang hadir antara lain Dr. Sultan selaku Ketua Yayasan Masjid Raya Syeikh Zayed Solo, Mohamed Alnaqbi perwakilan Mohamed Bin Zayed University for Humanities Abu Dhabi, serta Abdullehh Blla Imam Tarawih dari Maroko. Sementara dari UIN Ar-Raniry turut hadir Rektor Mujiburrahman, Koordinator Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama Muqni Affan Abdullah, serta Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa T Murdani.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Sultan menyampaikan kebahagiaannya dapat berkunjung ke Banda Aceh dengan membawa sejumlah program Ramadan, seperti pembagian sembako dan daging kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan UIN Ar-Raniry.
Dr Sultan mengungkapkan bahwa pemerintah UEA telah memutuskan untuk membangun masjid dan islamic center di Banda Aceh. Ia menyebutkan bahwa inisiasi proyek tersebut telah dicetuskan sejak dua tahun lalu dan saat ini telah memasuki tahap penentuan anggaran.
“Setelah penentuan budget, kami juga mengharapkan dukungan Pemko Banda Aceh jikalau ada usulan lokasi selain di UIN Ar-Raniry,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan tiga opsi lokasi sebagai cikal bakal pembangunan. Salah satu calon lokasi telah tersedia di kawasan UIN Ar-Raniry. Ia juga berharap Pemko Banda Aceh dapat segera menyampaikan surat resmi terkait ketersediaan lahan, kategori masjid, serta kapasitas tampung jemaah. “Kalau persetujuan sudah keluar dari pemerintah UEA sedari empat bulan lalu,” sebut Sultan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Illiza menyambut baik dan bersyukur atas tawaran pembangunan masjid agung tersebut. Ia menilai kehadiran masjid baru akan membawa keberkahan bagi Banda Aceh. “Semoga membawa keberkahan bagi kota kami. Apalagi Banda Aceh saat ini belum memiliki masjid agung yang bisa dikelola oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Illiza menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah tanah seluas tiga hektare di Kecamatan Meuraxa yang berada di kawasan strategis dan ramai dikunjungi wisatawan.
Alternatif lainnya berada di kawasan Lambaro Skep, berupa lahan milik masyarakat yang telah memiliki pertapakan. Pemerintah kota akan merapatkan lebih lanjut detail lokasi sebelum mengirimkan surat resmi kepada pihak UEA.
Ia menegaskan, kehadiran masjid agung baru sangat penting dalam upaya syiar Islam dan penegakan syariat menuju kota yang baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur. “Masjid agung yang kami idamkan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan bagi umat,” tutup Illiza.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Bachtiar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Faisal, Asisten Administrasi Umum M Nurdin, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Setdako Banda Aceh.
