BANDA ACEH – Mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif alias Teungku Jamaika, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai tidak profesional dan hanya mementingkan kepentingan pribadi.
Menurutnya, salah satu penyebab utama lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 adalah karena banyak kepala dinas yang tidak bekerja serius dan masih terjebak dalam pola kerja yang stagnan. Dampaknya, Mualem bisa tersandera birokrasi tak sehat.
“Sudah saatnya Gubernur Aceh mengevaluasi dan mengganti kepala SKPA yang tidak menunjukkan semangat kerja dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan biarkan mereka merusak visi besar Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh,” kata Teungku Jamaika pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Baca Juga: Jamaika Minta Serapan Realisasi APBA 2025 Dipercepat
Ia menilai, lemahnya kinerja SKPA berpotensi menimbulkan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang tinggi, dan pada akhirnya menggagalkan agenda-agenda pembangunan daerah.
Apalagi, kata Jamaika, banyak kepala SKPA terlalu bergantung pada dana APBA dan tidak kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan, baik dari mitra swasta, BUMN, maupun program nasional.
“Mereka tidak punya mindset sosial. Pembangunan Aceh harus sejalan dengan cita-cita Gubernur dan Presiden RI yang menekankan kerja nyata untuk rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Mualem ke Bangkok, Tawarkan Peluang Investasi kepada Pengusaha Thailand
Teungku Jamaika mengingatkan, bila kondisi ini dibiarkan, masyarakat bisa saja menilai pemerintahan Mualem–Dek Fadh ‘gagal’. Sebagai salah satu tokoh yang konsisten mendukung pasangan tersebut, ia mengaku tidak akan tinggal diam.
“Saya tidak mau Mualem dijebak dalam skema kerja birokrat yang tidak sehat,” kata dia.
Ia pun mendesak Gubernur Aceh segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di tingkat SKPA. Mereka yang tidak menunjukkan sensitivitas terhadap penderitaan rakyat dan tak memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan, harus segera diganti.
“Aceh butuh pemimpin-pemimpin teknis yang punya integritas, kreativitas, dan keberpihakan pada masyarakat kecil,” demikian Jamaika.***
Sumber: Ajnn
