BANDA ACEH – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar menilai susunan personalia tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh terlalu gemuk. Pasalnya, tim penasehat berjumlah 21 orang, tim penaggung jawab 8 orang dari unsur pemerintahan, tim pengarah 8 orang, tim penyusun berjumlah 15 orang, kelompok kerja bidang perencanaan mencapai 37 orang.
Kemudian bidang hilirisasi 36 orang, bidang tenaga kerja 45 orang, bidang transpormasi digital 35 orang, bidang pembangunan berkelanjutan 36 orang, bidang syariat islam dan perdamaian 51 orang, bidang pembangunan dan SDM 54 orang, bidang tata kelola Pemerintahan 38 orang, tim rancangan qanun 9 orang, sekretariat tim 10 orang.
“Jika ditotalkan terdapat 279 nama dan 8 nama jabatan dalam pemerintahan yang dipilih untuk tim penyusun RPJM 2025-2029, harusnya bisa dirampingkan lagi,” kata Nasruddin, Sabtu, 26 April 2025.
Nasruddin mengatakan jika dilihat dari nama-nama yang tertera dalam Surat Keputusan Gubernur untuk tim penyusun RPJM Aceh tersebut, maka tidak lebih dari sekedar menumpang nama saja.
Padahal, kata dia, pada misi dan visi Gubernur saat mencalonkan diri pada umumnya telah dijelaskan progam jangka menengah dan program jangka panjang bagaimana menyusum program pembangunan Aceh untuk lima tahun kedepan. Belum lagi jika dipertanyakan berapa anggaran yang dialokasikan untuk perumus RPJM Aceh mengingat jumlahnya sangat besar.
Sebagai contoh, kata Nasruddin, bagaimana sikap Gubernur menindaklanjuti masalah dana Otsus yang belum dicairkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 4,309 triliun yang menurut informasi Kas Daerah masih kosong belum ada dana transper dari pusat.
“Bukankah dalam jangka pendek Gubernur seharusnya membentuk tim khusus menyelesaikan dana Otsus agar bisa segera dicairkan, belum lagi desakan masyarakat agar proses tender segera dilakukan,” ungkap Nasruddin.***
