Oleh: Nasrul Sufi, S.Sos., M.M.
Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman merupakan kabar baik yang telah lama dinantikan masyarakat Aceh. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan kerja, kehadiran proyek energi berskala internasional ini seharusnya menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh untuk beberapa dekade ke depan.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah Aceh akan menjadi pemain utama atau justru kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri?
Pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Aceh pernah menjadi salah satu daerah penghasil gas terbesar di Indonesia. Akan tetapi, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya mampu mengubah struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan. Karena itu, South Andaman tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek eksplorasi energi, melainkan sebagai instrumen transformasi ekonomi dan pembangunan sosial.
Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun road map yang jelas terkait hilirisasi industri gas di Aceh. Pengolahan gas di wilayah Aceh akan menciptakan multiplier effect yang jauh lebih besar dibandingkan apabila sumber daya tersebut hanya dialirkan ke daerah lain. Dampaknya bukan hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, pengembangan kawasan industri, hingga meningkatnya daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton yang menunggu keputusan dari Jakarta. Diperlukan langkah-langkah political lobbying dan diplomasi pembangunan yang terukur kepada Pemerintah Pusat agar pengelolaan Blok South Andaman benar-benar memberikan nilai tambah bagi Aceh. Pemerintah Aceh harus mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa pengolahan sebagian atau seluruh hasil gas di Aceh akan memberikan dampak ekonomi nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah barat Indonesia.
Diplomasi tersebut harus dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh kekuatan politik Aceh, mulai dari pemerintah daerah, DPRA, DPD RI, DPR RI asal Aceh, hingga tokoh masyarakat dan kalangan akademisi. Aceh harus tampil dengan satu suara dan satu agenda, yaitu memperjuangkan agar South Andaman menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar sumber bahan baku yang dinikmati oleh daerah lain.
Dalam perspektif social development, keberhasilan South Andaman tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana proyek tersebut mampu mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal. Jika aspek tersebut terabaikan, maka kita hanya akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi di atas kertas tanpa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Saat ini Aceh sedang berada pada sebuah persimpangan sejarah. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan wajah ekonomi Aceh 20 hingga 30 tahun mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan keberanian politik, collaborative governance, dan komitmen bersama agar South Andaman benar-benar menjadi lokomotif pembangunan Aceh.
Jangan sampai generasi mendatang bertanya mengapa ketika peluang besar itu datang, Aceh justru gagal memanfaatkannya. South Andaman bukan sekadar cadangan gas. Ia adalah pertaruhan masa depan ekonomi Aceh, sekaligus ujian nyata terhadap keberpihakan seluruh pemangku kebijakan kepada kesejahteraan rakyat.Kalimat yang cukup tajam untuk dijadikan kutipan utama adalah:
“Pemerintah Aceh harus segera membangun diplomasi khusus dengan Pemerintah Pusat agar Blok South Andaman tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.” – Nasrul Sufi
Penulis adalah Direktur Aceh Social Development (ASD) dan Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik
