Banda Aceh — Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry secara tegas mendesak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh (DPRA) untuk membuka secara transparan skema bisnis serta kontrak pengelolaan migas di Blok Andaman. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya kecurigaan publik terhadap potensi ketertutupan dan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam strategis tersebut.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Zuhari Alvinda Haris, menilai terdapat kejanggalan politik dalam sikap Gubernur Aceh terkait pengelolaan Blok Andaman. Ia menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik mengenai kerja sama dengan perusahaan migas internasional Mubadala Energy.
“Pemerintah Aceh tidak boleh diam dan tertutup. Rakyat berhak mengetahui isi kontrak, skema bisnis, serta manfaat nyata yang akan diterima, termasuk peluang kerja bagi masyarakat lokal. Jangan sampai kekayaan Aceh justru dinikmati segelintir pihak,” tegas Zuhari, Selasa (02/06/2026).
Ia juga menyoroti potensi produksi minyak yang disebut mencapai 5.000.000 barel per hari, yang dinilai dapat memberikan dampak ekonomi besar bagi Aceh. Namun, tanpa transparansi, potensi tersebut dikhawatirkan tidak akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, Zuhari mengingatkan adanya indikasi praktik politik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk isu penempatan keluarga dalam jabatan strategis di sektor energi. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dicemari oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan sampai Blok Andaman menjadi ladang keuntungan bagi elite dan investor semata. Aceh ini milik rakyat, bukan milik segelintir pejabat. Jika dikelola dengan jujur dan terbuka, sektor energi bisa menjadi solusi pengangguran dan kemiskinan di Aceh,” ujarnya.
Senat Mahasiswa menilai transparansi kontrak, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh.
Sebagai penutup, Zuhari menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal isu ini agar pengelolaan Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.
“Jangan rugikan rakyat Aceh. Kami mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA segera membuka seluruh data terkait Blok Andaman. Ini soal masa depan Aceh,” tutupnya.
