PPA Desak Penghapusan Barcode BBM, Penambahan Kuota, dan Respons Cepat PLN di Tengah Bencana Banjir

BERITA105 Dilihat

 

Banda Aceh— Partai Perjuangan Aceh menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh dan terus menyalurkan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak, termasuk logistik, makanan siap saji, serta kebutuhan pokok lainnya.

Di tengah upaya penanganan bencana ini, Partai Perjuangan Aceh menyoroti kondisi yang sangat ironis. Aceh, yang pernah menjadi daerah penghasil minyak dan gas, justru mengalami antrean BBM yang sangat panjang akibat kewajiban penggunaan barcode.

Situasi ini terjadi saat masyarakat membutuhkan mobilitas cepat untuk evakuasi, pengiriman bantuan, serta aktivitas darurat lainnya.

Lebih menyedihkan lagi, setelah mengantre begitu lama, banyak warga mendapati BBM telah habis ketika tiba giliran mereka mengisi.

Kondisi semakin berat karena saat ini PLN juga mati, sehingga banyak masyarakat terpaksa berhamburan ke warung kopi untuk mengecas handphone dan memanfaatkan wifi demi tetap terhubung dengan keluarga, relawan, dan informasi penting terkait banjir.

“Nah, ini situasi yang sangat memprihatinkan. Masyarakat sedang menghadapi bencana, tetapi justru terhambat oleh kebijakan teknis dan kondisi listrik yang padam. Sudah antre panjang untuk BBM, begitu dapat kesempatan, BBM habis. Lalu listrik mati, masyarakat terpaksa mencari tempat ngecas HP sambil tetap berupaya berkomunikasi. Ini sangat tidak manusiawi,” tegas Nurfuadi, Wakil Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh.

Sehubungan dengan itu, Partai Perjuangan Aceh mendesak pihak terkait untuk:

1. Menghapus kewajiban penggunaan barcode BBM dan menetapkan status darurat banjir di Aceh sebagai Status Bencana Nasional.

2. Menambah kuota BBM untuk Provinsi Aceh agar distribusi bantuan, pergerakan relawan, dan aktivitas darurat dapat berjalan tanpa hambatan.

3. PLN segera menormalkan pasokan listrik atau menyediakan layanan darurat agar masyarakat tidak kesulitan berkomunikasi dan tetap mendapatkan informasi penting. Jika dilakukan sistem giliran, sebaiknya adil, misalnya per 6 jam, sehingga semua masyarakat mendapat bagian.

4. Pemda dapat membuat dapur umum untuk mahasiswa perantau agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan terhubung dengan orang tua selama masa daruratn

Nurfuadi menegaskan bahwa Partai Perjuangan Aceh akan terus berada di tengah masyarakat, mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan manusiawi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *