Acehupdate.net, BANDA ACEH – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai pengadaan gorden pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar terlalu mahal. Meski gorden tersebut diperuntukkan untuk kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) 10 Wilayah .
Pengadaan gorden yang dilakukan secara e-purchasing itu, kata Nasruddin, tidak lagi terjadi tawar menawar sesama penyedia, karena pembelian barang dilakukan melalui e-katalog.
“Dari data yang bisa diakses melalui Wlwebsite LKPP SiRUP DLHK Aceh terdapat juga pengadaan papan imbauan kesadaran pemeliharaan hutan yang nilainya sangat besar yaitu mencapai 3 miliar. Padahal hanya mencetak papan pengumumuman saja,” kata Nasruddin pada Senin, 3 Maret 2025.
Jika dilihat dari etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, kata Nasruddin, pengadaan secara e-purchasing berpotensi melanggar ketentuan. Ia mencontohkan, temuan BPK di berbagai daerah yang cukup jelas membuka mata bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas. Aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk e-purchasing tapi tidak dilaksanakan.
“Pihak Dinas dengan mudah melakukan praktek curang dengan cara bersekongkol dengan penyedia atau rekanan. Pada praktiknya pihak dinas mencari calon penyedia secara offline bukan online seperti membeli barang di market place layaknya shoope, lazada dan lainnya,” kata Nasruddin.
Setelah adanya kesepakatan, kata dia, terutama persentase fee yang diberikan, baru langkah berikutnya dipersiapkan website e-katalognya. “Ibarat penjual konvensional, toko masih tutup, tapi calon pembeli sudah tersedia, logikanya di mana,” kata Nasruddin.***
