Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf pada konferensi pers di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Sejak awal, PBNU mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan sangat menghormati kerja KPK yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Saifullah.
Saifullah menegaskan, PBNU tidak terlibat dalam proses pembagian kuota haji maupun kasus dugaan korupsi yang kini diselidiki. Namun, pihaknya siap memberikan keterangan apabila diperlukan oleh penyidik.
“Tentu kami menghormati jika ada pengurus PBNU yang diperlukan keterangannya oleh penyidik KPK. Kami berharap mereka dapat menjelaskan dengan baik sebagai warga negara yang taat hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan tengah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji.
KPK menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan mendiskreditkan PBNU, melainkan bagian dari upaya memulihkan potensi kerugian keuangan negara dan memastikan transparansi dalam pengelolaan kuota haji.
Dengan sikap kooperatif PBNU, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lancar, transparan, dan menjadi bagian dari penguatan integritas dalam tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.
