Oleh: Nasrul Sufi, S.Sos., M.M.
(Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik
Direktur Aceh Social Development (ASD)
Aceh kembali menatap masa depan dengan optimisme. Kekayaan sumber daya alam, potensi investasi strategis, hingga peluang pengembangan sektor energi menjadi harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik optimisme tersebut, masih tersimpan sebuah paradoks yang belum mampu diselesaikan: mengapa daerah yang kaya justru masih bergulat dengan kemiskinan?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Aceh pada September 2025 masih mencapai 12,22 persen atau sekitar 703 ribu jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di kisaran 5,60 persen. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret ribuan keluarga yang masih berjuang memperoleh pekerjaan, pendidikan yang layak, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Paradoks ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif social justice dan inclusive development, keberhasilan pembangunan baru memiliki makna apabila mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan sosial.
Momentum investasi yang mulai tumbuh, termasuk di sektor energi, harus menjadi titik balik bagi pembangunan Aceh. Masyarakat Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah geliat ekonomi yang berlangsung di daerahnya sendiri.
Putra-putri Aceh harus menjadi pelaku utama, memperoleh akses terhadap pekerjaan, peningkatan keterampilan, serta kesempatan membangun usaha yang berkelanjutan.
Sudah saatnya paradigma pembangunan Aceh bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju pemerataan manfaat (shared prosperity). Setiap kebijakan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat, bukan hanya dari besarnya anggaran atau nilai investasi yang berhasil direalisasikan.
Aceh tidak kekurangan potensi. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan setiap potensi itu benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan. Sebab, sebesar apa pun kekayaan yang dimiliki sebuah daerah, ia akan kehilangan maknanya apabila rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.
Inilah paradoks pembangunan Aceh yang harus segera diakhiri, bukan diwariskan kepada generasi berikutnya.
