Banda Aceh – Ketua LSM Radar Aceh, Muhammad Hawanis, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan Provinsi Aceh sebagai wilayah berstatus bencana nasional. Menurutnya, bencana banjir dan longsor yang melanda hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh telah menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang meluas, dengan ribuan warga mengungsi, infrastruktur rusak berat, dan akses kebutuhan pokok terganggu parah.
“Situasi di Aceh sudah di luar kendali daerah. Ini bukan lagi bencana biasa, tetapi krisis kemanusiaan. Pemerintah pusat harus turun tangan penuh,” ujar Muhammad Hawanis di Banda Aceh, minggu (30/11/2025).
Ia menilai, kondisi yang terjadi saat ini telah memenuhi seluruh indikator penetapan status bencana nasional, mulai dari skala korban, luas wilayah terdampak, hingga lumpuhnya pelayanan publik di berbagai sektor.
Hawanis mengungkapkan, pasca banjir besar, sejumlah persoalan lanjutan muncul dan semakin memperparah keadaan. Ketersediaan bahan pokok mulai langka, harga kebutuhan rumah tangga melonjak tajam, listrik padam berhari-hari, dan air bersih sulit diperoleh di banyak wilayah.
Bahkan, pasokan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa kabupaten sudah kosong. Ini menimbulkan kepanikan baru di tengah penderitaan masyarakat,” ungkapnya.
Ia mendesak agar pemerintah pusat segera mengerahkan dukungan lintas kementerian untuk memastikan penyaluran bantuan dan pemulihan cepat di seluruh Aceh.
Aceh membutuhkan kehadiran negara. Jangan tunggu laporan lebih parah. Ini saatnya kita bergerak cepat untuk menyelamatkan masyarakat dan memulihkan daerah,” tegas Hawanis.
