BANDA ACEH – Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Abd. Jamal, mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meski tidak bersentuhan langsung secara perdagangan, guncangan rantai pasok global diprediksi bakal memicu kenaikan inflasi di Tanah Rencong.
Menurut Abd. Jamal, ketergantungan Aceh terhadap barang pokok dari luar daerah, khususnya Sumatera Utara, menjadi titik lemah yang paling rawan terdampak.
“Konflik tersebut dapat menyebabkan harga minyak dunia meningkat. Bagi Aceh, ini berarti kenaikan biaya transportasi yang akan meresap ke harga barang atau cost push inflation,” ujar Abd. Jamal seperti dikutip AJNN, Senin, 2 Maret 2026.
Selain memicu inflasi, Jamal menyoroti risiko pada sektor fiskal. Kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan membebani APBN, terutama untuk subsidi energi. Jika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, hal ini dikhawatirkan berdampak pada pengurangan transfer dana ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Otsus.
“Mengingat belanja pemerintah adalah penggerak utama ekonomi Aceh, pelemahan anggaran akan sangat mengancam perputaran ekonomi hingga ke tingkat perdesaan,” sebutnya.
Gejolak pasar global juga berpotensi menekan nilai tukar Rupiah karena investor cenderung beralih ke aset aman (safe haven) seperti Dollar AS. Kondisi ini akan membuat barang impor semakin mahal, sementara permintaan ekspor berisiko menurun.
Meski dibayangi krisis, Jamal melihat adanya peluang bagi sektor komoditas primer unggulan yang harganya kerap melonjak saat terjadi kepanikan pasar. Ia mendesak Pemerintah Aceh segera memperkuat konektivitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan melalui pembagian peran ekonomi yang strategis.
Menurut Jamal, wilayah perdesaan harus dioptimalkan sepenuhnya sebagai basis produksi primer atau penyedia bahan baku dasar. Sebaliknya, wilayah perkotaan perlu ditingkatkan fungsinya sebagai pusat produksi sekunder yang fokus pada hilirisasi, pengolahan, serta jalur distribusi yang efisien.
Di sisi lain, katanya, penguatan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan pada barang impor. Pelaku usaha lokal perlu didorong untuk memproduksi barang-barang substitusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan produk utama masyarakat.
“Strategi ini diharapkan mampu membentengi pasar domestik Aceh dari guncangan harga barang luar negeri yang melonjak akibat pelemahan nilai tukar rupiah,” ucapnya.
Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan motor penggerak utama ekonomi daerah, kata Jamal, pemerintah harus mampu mengoptimalkan alokasi anggaran untuk melindungi sektor-sektor produktif.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pemberian subsidi transportasi, khususnya untuk mobilisasi bahan baku industri kecil dan pengangkutan hasil panen petani. Hal ini dinilai krusial agar beban biaya logistik tidak dibebankan kepada masyarakat, sehingga harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
“Terakhir, inovasi teknologi menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi melambungnya harga minyak dunia yang membebani biaya operasional. Sektor UMK didorong untuk mulai beralih ke penggunaan energi alternatif, seperti panel surya, guna menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Dengan transformasi energi dan dukungan kebijakan fiskal yang tepat, ekonomi Aceh diharapkan tetap tangguh meski berada di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global,” katanya.***
