BANDA ACEH – Ketua Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA) sekaligus Ketua Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM), Heri Safrijal, S.P., MTP., menegaskan bahwa kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) masih berada pada jalur yang tepat atau *on the track*. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat dinamika pemerintahan secara objektif, berdasarkan perkembangan kebijakan, kerja nyata, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan rakyat. Menurutnya, ruang demokrasi harus dijaga agar tetap sehat, produktif, serta tidak menjadi tempat berkembangnya stigma negatif yang dapat mengganggu persatuan masyarakat Aceh.
Menanggapi pernyataan Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra dalam tayangan siniar Obor Rakyat Reborn, Heri menilai pandangan mengenai Aceh perlu disampaikan secara proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan kondisi pemerintahan terkini. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu tidak semestinya dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai situasi Aceh hari ini. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus dibangun melalui data, argumentasi yang terukur, dan tanggung jawab intelektual. Menurutnya, narasi yang mengarah pada stigma ketidakstabilan, perpecahan, maupun konflik tanpa dasar yang kuat justru berpotensi melemahkan semangat persatuan masyarakat.
Heri juga menyoroti respons Pemerintah Aceh dalam menghadapi situasi kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi, terutama memasuki periode November dan Desember. Ia menilai kepemimpinan Mualem–Dek Fadh memperlihatkan tanggung jawab melalui dorongan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bergerak cepat, memperkuat koordinasi, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dalam situasi darurat, kecepatan pengambilan keputusan, kejelasan komando, serta kemampuan mengonsolidasikan perangkat daerah merupakan indikator penting efektivitas kepemimpinan pemerintahan.
Menurut Heri, langkah Gubernur Mualem yang turun langsung mengawal kesiapsiagaan bencana dan percepatan realisasi anggaran menunjukkan bahwa persoalan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Pada 17 November 2026, seluruh kepala SKPA didorong untuk mempercepat langkah kerja dan memastikan program prioritas tidak berjalan lambat. Ia memandang konsolidasi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan, terutama dalam memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana, penanganan infrastruktur, serta pelayanan publik mendapatkan perhatian dan tindak lanjut lintas sektor.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Heri menyampaikan bahwa percepatan realisasi anggaran tidak cukup diukur dari angka penyerapan semata. Kualitas belanja, ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan dampak program terhadap masyarakat harus menjadi ukuran utama. Karena itu, seluruh SKPA perlu bekerja secara terintegrasi, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi, serta memastikan anggaran pemerintah memberikan manfaat konkret. Ia menilai pendekatan kolektif semacam ini penting agar agenda pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan pemerintah dapat berjalan secara konsisten.
Heri menegaskan, perjuangan Pemerintah Aceh dalam memperkuat ekonomi daerah, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengembangan Blok Andaman, penguatan KEK Arun, serta pelaksanaan kekhususan Aceh melalui MoU Helsinki dan UUPA, perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang masyarakat. Berbagai gagasan dan kebijakan tersebut tentu terbuka untuk dikritisi serta diawasi. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif dan didukung fakta, bukan melalui generalisasi yang berpotensi menciptakan ketakutan atau mempertajam perbedaan di tengah masyarakat. Aceh membutuhkan stabilitas, kepastian kebijakan, investasi yang bertanggung jawab, dan kolaborasi seluruh elemen untuk memperkuat pembangunan.
Sebagai Ketua PUSDA dan APAM, Heri mengajak generasi muda mengambil posisi sebagai kekuatan kritis yang objektif, berani menyampaikan evaluasi, sekaligus menjaga persatuan daerah. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan Mualem–Dek Fadh bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, membuktikan program, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.
“Aceh harus terus bergerak maju. Jangan biarkan stigma negatif melemahkan semangat persatuan dan mengaburkan kerja-kerja pembangunan. Kita membutuhkan kritik yang berbasis fakta, pengawasan yang bertanggung jawab, serta energi kolektif untuk memastikan Aceh tetap berada pada jalur perdamaian dan kemajuan,” demikian pesan yang ingin ditegaskan Heri.






