JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menguatnya tekanan politik di DPR RI terkait polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
“Betul,” kata Budi Arie singkat ketika ditanya mengenai informasi pengunduran diri Gibran.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 12 November 2026.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Usulan HMP tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Hak tersebut diajukan sebagai bagian dari upaya mendorong proses pemakzulan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Adapun 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.
Sebelum kabar pengunduran diri tersebut mencuat, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Niat pengunduran diri tersebut disampaikan di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Hingga Rabu malam, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik, termasuk mekanisme ketatanegaraan yang harus dilalui untuk memastikan status pengunduran dirinya secara resmi.***
