BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025. Pasalnya, hingga awal Mei, realisasi keuangan baru mencapai sekitar 12,4 persen, sementara realisasi fisik berada di angka 12 persen. Nurchalis mengaku prihatin dengan realisasi APBA tahun ini.
Nurchalis menilai bahwa rendahnya serapan anggaran ini merupakan indikator lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Ia menekankan bahwa kondisi ini dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Salah satu faktor yang disoroti adalah belum dilaksanakannya proses tender untuk paket-paket proyek APBA 2025. Seperti disampaikan Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, yang menyatakan bahwa hingga pertengahan April, Pemerintah Aceh belum melakukan tender untuk paket-paket tersebut, yang seharusnya sudah berjalan pada kuartal kedua tahun ini.
Selain itu, pemotongan Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh juga menjadi beban tambahan bagi daerah. Nurchalis menyebut bahwa pengurangan dana ini semakin memberatkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan percepatan realisasi anggaran untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini, capaian realisasi anggaran masih jauh dari target yang diharapkan.
Nurchalis mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat proses tender dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Aceh.***
