Yogyakarta – Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, S.I.Kom., dinobatkan sebagai penerima Pimred Award 2026 kategori Legislatif Kabupaten/Kota Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Penghargaan tersebut akan diserahkan pada malam puncak HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia di Hotel Alana, Yogyakarta, Sabtu malam, 18 Juli 2026.
Abdul Muchti menjadi salah satu dari delapan tokoh Aceh yang menerima penghargaan bergengsi tersebut. Nama-nama lainnya meliputi Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Wali Kota Sabang Zulkifli Adam, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, serta Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad.
Penghargaan diberikan atas komitmen Abdul Muchti dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, memperkuat transparansi informasi, dan menempatkan media sebagai mitra strategis lembaga legislatif. Di bawah kepemimpinannya, berbagai agenda DPRK Aceh Besar, pembahasan kebijakan, fungsi pengawasan, dan penyampaian aspirasi masyarakat dinilai semakin mudah diakses oleh publik.
Selain menjabat Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti juga dipercaya sebagai Ketua DPD PAN Aceh Besar. Kiprahnya di dunia politik dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan mengedepankan dialog, keterbukaan, serta komunikasi yang konstruktif bersama berbagai elemen.
Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan para penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi ketat oleh dewan juri independen. Dari 124 nominasi yang masuk dari seluruh Indonesia, sebanyak 67 tokoh ditetapkan sebagai penerima berdasarkan rekam jejak kepemimpinan, keterbukaan informasi publik, hubungan dengan media, dan kontribusi dalam membangun komunikasi publik yang sehat.
Abdul Muchti menyampaikan rasa syukur dan mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Aceh Besar serta pimpinan dan anggota DPRK.
Ia menegaskan penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan menghadirkan lembaga legislatif yang semakin responsif, transparan, serta dipercaya publik.[]
