JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) pada debitur yang menjadi korban bencana di wilayah Sumatera. Padahal sebelumnya, Presiden Prabowp Subianto berjanji untuk menghapus utang
“Sesuai dengan arahan bapak presiden dan kemarin juga dilaporkan di dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait dengan penanganan kewajiban KUR bagi debitur terdampak (bencana) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Airlangga seperti dikutip dari RMOL, Rabu, 17 Desember 2025.
Merujuk istilah ekonomi, restrukturisasi adalah penataan ulang struktur keuangan debitur demi mengatasi kesulitan keuangan. Langkah ini dilakukan dengan menyusun ulang tenor atau bunga. Restrukturisasi bukan penghapusan utang.
Airlangga mengatakan restrukturisasi KUR disepakati pula oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa yang disesuaikan dengan masa perbaikan penanganan bencana di tiga provinsi itu. Para penerima KUR diberikan kemudahan untuk mencicil utang mereka sampai tiga tahun.
Sebelumnya di Bireuen, Prabowo berjanji penghapusan utang KUR petani yang lahannya terdampak banjir besar Sumatra. Prabowo juga mengatakan, dari hasil peninjauan dan laporan yang dia terima, banyak lahan pertanian warga mengalami kerusakan berat.
“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.
Banjir, kata Prabowo, merusak banyak bendungan dan merusak ribuan hektare sawah. Kondisi itu, kata dia, membuat banyak petani kesulitan memenuhi kewajiban cicilan KUR.
Selain penghapusan utang, pemerintah juga akan merehabilitasi sawah dan lahan pertanian yang rusak. Prabowo memastikan kementerian terkait sudah menerima laporan rinci dan akan bergerak setelah masa darurat berakhir.***
