Banda Aceh –– Langkah Bustami Hamzah untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Aceh kian terbuka lebar dengan adanya diskresi khusus kepadanya yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Dukungan terhadap langkah ini datang dari Reza Fahlevi, alumni Golkar Institute asal Aceh, yang menilai kebijakan diskresi tersebut sebagai bentuk kecerdikan politik dan konstitusionalitas partai.
“Diskresi ini adalah hak yang sah dan strategis sesuai Pasal 23 huruf a, i, dan j dalam AD/ART Partai Golkar. Ini memberikan wewenang kepada DPP untuk mengambil keputusan penting demi menjaga soliditas dan arah partai,” ujar Reza dalam keterangannya, Ahad (6/7/2025).
Reza menegaskan, diskresi bukanlah pelanggaran atau jalan pintas melainkan instrumen legal yang digunakan dalam kondisi khusus.
Menurutnya, figur seperti Bustami Hamzah layak mendapat ruang, meski ada kekurangan administratif.
“Diskresi itu solusi, bukan kompromi. Dalam konteks Bustami Hamzah, mantan calon gubernur yang populer dan punya jejaring kuat, diskresi sangat tepat diberikan,” katanya.
Menurut Reza, partai besar seperti Golkar perlu fleksibilitas dalam menanggapi dinamika politik daerah.
Diskresi, katanya, tidak mencabut aturan Munas, melainkan menjalankan amanat organisasi secara kontekstual.
“Hirarki organisasi menempatkan Munas sebagai forum tertinggi, namun pelaksanaan teknis di lapangan tetap menjadi kewenangan DPP. Jadi, diskresi Ketum Bahlil untuk Bustami bukan hanya sah, tapi juga strategis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Reza menilai Musda Golkar Aceh kali ini akan menjadi momentum penting untuk menyegarkan kepemimpinan partai di daerah.
Ia berharap seluruh kader dapat menyambut kontestasi ini secara dewasa dan terbuka.
“Saya mendukung penuh diskresi Ketum DPP Golkar untuk Bustami. Ini bukti bahwa partai memberi ruang bagi kader potensial dan progresif seperti Bustami Hamzah. Mari kita bangun Golkar Aceh yang inklusif, solid, dan berwibawa,” pungkasnya.
