JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus pertemuan penting dengan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, pada Sabtu, 12 Juli 2025. Pertemuan ini berlangsung di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta dan berjalan dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan selama hampir tiga jam.
Menurut Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, pertemuan ini sebenarnya telah dirancang sejak lama namun baru dapat direalisasikan pada kesempatan kali ini. Wali Nanggroe menyebut momen ini sebagai kesempatan berharga untuk berdialog langsung terkait isu-isu strategis pembangunan Aceh.
Baca Juga: Wali Nanggroe Minta PEMA Fokus pada Usaha Menguntungkan dan Berorientasi Ekspor
Dalam pembicaraan tersebut, sejumlah isu utama menjadi sorotan, termasuk masa depan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta strategi pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan daerah.
Tgk. Malik Mahmud menegaskan bahwa efektivitas Dana Otsus selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Aceh. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran pembangunan agar dampaknya benar-benar dirasakan di lapisan masyarakat bawah.
“Kementerian Dalam Negeri memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dalam APBA betul-betul berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh,” ujar beliau.
Selain itu, peran Lembaga Wali Nanggroe sebagai institusi pemersatu masyarakat dan penjaga nilai-nilai adat juga turut menjadi bahasan. Wali Nanggroe menekankan bahwa lembaga ini, yang bersifat independen dan non-politik, memerlukan dukungan finansial agar mampu menjalankan mandatnya secara optimal, terutama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian pasca perjanjian Helsinki.
Baca Juga: Gubernur Mualem Ajak Orang Tua Antar Anak di Hari Pertama Sekolah
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyatakan sepakat bahwa pemanfaatan Dana Otsus Aceh masih belum mencapai hasil yang maksimal. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus berkomitmen mengawal pembangunan di daerah, termasuk Aceh.
“Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, jika Dana Otsus dihentikan tanpa alternatif yang jelas, maka hal itu bisa berdampak besar pada kelangsungan pembangunan di provinsi ini,” jelas Tito.
Ia juga mendorong agar pihak-pihak terkait di Aceh seperti Wali Nanggroe, Gubernur, dan Ketua DPRA segera bertemu Presiden RI guna membahas keberlanjutan Dana Otsus dan arah pembangunan ke depan.
Lebih lanjut, Tito menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Lembaga Wali Nanggroe, termasuk langkah-langkah restrukturisasi kelembagaan keistimewaan Aceh agar lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemendagri, termasuk Sekretaris Jenderal, Dirjen Administrasi Kewilayahan, Irjen, dan Dirjen Keuangan Daerah. Dari pihak Aceh, Wali Nanggroe didampingi oleh Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas selaku anggota Majelis Tuha Peut, Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq, serta Katibul Wali Abdullah Hasbullah.
Kegiatan ditutup dengan jamuan makan siang dan sesi foto bersama sebagai simbol keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh.
