BANDA ACEH – Mantan Juru Runding Indonesia, Hamid Awaluddin, mengisahkan peliknya upaya menciptakan perdamaian di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rasa saling curiga di antara dua kubu bahkan sempat menjadi penghalang untuk mencapai kata sepakat berdamai di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu.
Di hadapan anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hamid Awaluddin menceritakan bagaimana Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pernah khawatir didorong ke sungai Amsterdam oleh petinggi GAM. Begitu juga dengan sikap petinggi GAM, almarhum Usman Lampoh Awe yang sempat mual begitu mendengar dirinya akan dibebaskan dari Lapas Sukamiskin.
Hamid berkisah sebelum nota damai disepakati oleh GAM dan RI, dia bersama Jusuf Kalla pernah menemui aktivis GAM di Belanda. Namun, Hamid tidak menyebutkan secara detail siapa sosok petinggi GAM yang ditemui dan kapan pertemuan itu berlangsung.
Kedua kubu sempat tegang dalam pertemuan tersebut. Namun, guna mencairkan suasana, Hamid Awaluddin bersama Jusuf Kalla (JK) menaiki perahu kecil bersama aktivis GAM di Kota Amsterdam.
“Pak JK itu minta saya apit. Kok minta apit di perahu itu bersama orang GAM? Setelah di hotel, saya bertanya kenapa bapak harus diapit tadi?”
Hamid yang mengulang kisah tersebut kemudian mengaku sempat bertanya kepada JK ketika mereka kembali ke hotel di Amsterdam. Dari percakapan mereka, JK saat itu belum mempercayai penuh pada pimpinan GAM.
Menurut JK, kata Hamid, aktivis GAM tersebut belum menjadi teman sehingga dia khawatir didorong ke air karena emosi.
Hamid Awaluddin saat itu sempat menenangkan JK dan menyebut air di sungai Amsterdam tersebut tidak begitu dalam. Namun menurut Hamid, mantan Wapres RI JK memiliki alasan tersendiri mengapa dia begitu khawatir jatuh ke air.
“Terus pak JK bilang, ‘Hamid’ agak tinggi suara. ‘Hamid, dalam atau dangkal (sungai tersebut) persoalan buat saya karena saya tidak tahu berenang’. Jadi, ya itulah kisahnya,” kata Hamid berterus terang di rapat dengar pendapat yang dihadiri langsung oleh Jusuf Kalla bersama Baleg DPR RI tentang Revisi UUPA, Kamis, 11 September 2025.
Mantan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut juga menceritakan bagaimana petinggi GAM juga tidak serta merta percaya dengan upaya merajut damai yang dibebankan ke pundaknya. Dia lantas berkisah bagaimana mendapat permintaan dari pimpinan GAM agar tujuh orang yang ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dibawa ke meja perundingan.
“Saya tidak mengatakan tidak. Langsung saya iyakan. Meskipun berikutnya asam lambung saya naik, bagaimana caranya ini,” kisah Hamid Awaluddin.
Dia kemudian menuju airport untuk menjalankan tugas damai membawa tujuh tahanan dari Lapas Sukamiskin. Di lembaga permasyarakatan tersebut, Hamid menyebut bertemu dengan Menteri Keuangan GAM, almarhum Usman Lampoh Awe.
“Itu ada namanya Usman Lampoh Awe, langsung mau muntah di depan saya (begitu disampaikan hendak dibebaskan). ‘Huak (menirukan bunyi muntah)… Ini kecap apalagi dijual pemerintah menipu kita? Bagaimana kami dibebaskan? Saya ini dihukum 18 tahun baru jalani dua tahun? Lalu saya bilang, pak saya serius mau bebaskan bapak,” kata Hamid.
Hamid menceritakan Usman Lampoh Awe kemudian berbicara dengan Malik Mahmud di Swedia melalui sambungan telepon. Setelah Usman Lampoh Awe percaya, menjelang dialog damai Aceh pada 2005 lalu, Hamid meminta petugasd Imigrasi untuk membuat paspor kepada para pimpinan GAM yang ditahan di Lapas Sukamiskin.
“Buatkan paspor. Minta petugas Imigrasi masuk ke penjara, membuatkan paspor untuk tujuh orang pemimpin ini. Dibuatkan, dan tidak ada di muka Bumi ini ada warga negara paspornya itu alamatnya di penjara. Tidak ada, kecuali tujuh orang ini,” cerita Hamid.
Tugas Hamid belum selesai. JK selaku Wapres RI saat itu juga meminta agar ketujuh pimpinan GAM tersebut diberikan jas bagus agar tampil layak di meja perundingan. Namun, di tengah persiapan menuju meja perundingan di Swedia, Hamid Awaluddin mulai was-was mendapat kritikan dari parlemen. Apalagi status tujuh pimpinan GAM itu merupakan tahanan politik dan perundingan berlangsung di luar negeri.
Akhirnya Hamid Awaluddin kembali menemui para pimpinan GAM yang ditahan di Lapas Sukamiskin. Di sana, dia memberikan dua opsi kepada tujuh pimpinan GAM tersebut: bebas permanen atau sekadar bebas beberapa hari selama perundingan berlangsung antara RI dengan GAM.
Kepada pimpinan GAM tersebut, dia turut menceritakan tentang kekhawatiran publik dan parlemen Indonesia jika mereka dibawa ke luar negeri.
Alhasil, para pimpinan GAM di Lapas Sukamiskin akhirnya menerima opsi bebas permanen, tetapi tidak ikut ke meja perundingan.
“Itu pendapat bapak ya? Tolong telepon pak Malik bahwa bapak yang menolak. Dia telepon dalam bahasa Aceh, saya tidak ngerti apa maksudnya. Mungkin dia maki-maki saya, saya tidak paham,” ujar Hamid.
Meski demikian, akhirnya Malik Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri GAM menelepon Hamid Awaluddin. Dia bahkan berterima kasih kepada Hamid dan membatalkan rencana keberangkatan tujuh pimpinan GAM dari Lapas Sukamiskin ke Swedia.
Kendati kesepakatan damai telah terlaksana, tetapi tugas Hamid Awaluddin saat itu belum berakhir. Dia kemudian dituntut oleh JK untuk memenuhi janji agar membawa tujuh pimpinan GAM tersebut ke Stockholm, Swedia.
“Karena Pak JK mengatakan, jangan pernah cedera janji. Kamu tidak akan pernah dipercaya,” kata Hamid.(Ajnn)
