BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai negara memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani pemulihan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kunci percepatan pemulihan saat ini terletak pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan data kerusakan serta korban secara akurat kepada pemerintah pusat,” kata Safaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut Safaruddin, data tersebut menjadi dasar utama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dua fase krusial dalam penanganan pascabencana. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan fungsi dasar layanan publik dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sementara rekonstruksi bertujuan membangun kembali infrastruktur yang rusak dengan perbaikan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Dampak banjir memang besar, tetapi dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, negara mampu menangani pemulihannya. Yang perlu segera dilakukan pemerintah daerah adalah mempersiapkan data korban, kerusakan fasilitas umum, serta harta benda masyarakat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat dan tepat,” katanya.
Ia menilai pemerintah pusat telah bergerak cepat dalam upaya pemulihan di wilayah terdampak. Di Aceh, sejumlah fasilitas vital seperti jalan dan jembatan mulai diperbaiki, meski masih bersifat darurat, namun sudah dapat dilalui untuk mendukung distribusi logistik. Selain itu, sarana transportasi udara juga dikerahkan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
Safaruddin menekankan bahwa efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi akan semakin optimal apabila pemerintah daerah aktif menjalin komunikasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat.
“Dalam amatan kami, pemerintah sudah bergerak cepat. Perbaikan jalan dan jembatan dilakukan agar distribusi logistik tidak terputus. Transportasi juga dikerahkan ke wilayah terpencil. Proses ini akan semakin cepat jika pemerintah pusat dan daerah memiliki komunikasi yang intens dan data lapangan yang sinkron,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pembentukan badan ad hoc khusus guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi, seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pascatsunami 2004.
Menurut Safaruddin, pembentukan badan khusus akan membuat penanganan kerusakan lebih terukur, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Ia juga menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh dalam beberapa kesempatan menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pemulihan pascabencana.
“Kami mendorong pembentukan badan ad hoc seperti BRR dahulu. Dengan perhatian dan komitmen Presiden yang sangat besar, serta dukungan sumber daya negara, kami percaya pemulihan dapat dilakukan secara optimal, apalagi jika didukung kolaborasi aktif pemerintah daerah,” kata Safaruddin.
Di akhir pernyataannya, YARA mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu korban banjir pada masa tanggap darurat. Ia menilai solidaritas kemanusiaan yang ditunjukkan berbagai elemen masyarakat mencerminkan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang bergerak cepat membantu korban banjir. Solidaritas ini menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus melakukan pemantauan, memberikan kritik, dan masukan konstruktif agar pemerintah dapat mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi ini,” pungkasnya.***
