Acehupdate.net, ACEH TIMUR – Masyarakat Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur, menolak kebijakan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang memberikan biaya uang tunai langsung kepada imigran Rohingya, yang berada di tempat penampungan sementara di gampong setempat.
Riski Rafsanjani, salah satu Kepala Dusun (Kadus) di Seuneubok Rawang mengatakan kebijakan tersebut mengingkari kebijakan sebelumnya tentang penyediaan makanan untuk imigran Rohingya, yang telah disepakati antara UNHCR dengan masyarakat.
”Dulu kami sepakat menerima imigran ditampung di desa kami dengan catatan biaya kebutuhan untuk imigran Rohingya dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ujar Riski, Selasa, 15 April 2025.
Menurutnya Pemerintahan Gampong Seunebok Rawang dalam surat tersebut memberikan waktu kepada UNHCR selama 30 hari untuk membatalkan kebijakan uang tunai secara langsung untuk biaya makan kepada imigran Rohingya.
”Kami telah menyurati UNHCR karena kebijakan tersebut mematikan UKM masyarakat yang telah terbentuk dengan cara memasak makan secara bergilir untuk imigran Rohingya,” ujarnya.
Pada saat masih dikelola oleh BUMG, biaya makan untuk imigran Rohingya sebesar Rp 15 ribu per waktu. Jika sehari tiga waktu makan, maka biaya tersebut menjadi Rp 45 ribu.
Namun, kini pengelolaan biaya makan diberikan langsung untuk pengungsi Rohingya oleh UNHCR berkisar dari Rp 7 ribu per jiwa hingga Rp 10.300 per jiwa.
”Jika 30 hari ke depan tidak ada perubahan, maka kami meminta imigran Rohingya yang ditempatkan di penampungan Gampong Seunebok Rawang segera dipindahkan,” tandas Riski.***
