BANDA ACEH – Tokoh masyarakat Aceh Besar, Muhibuddin Ibrahim, S.E., yang akrab disapa Ucok Sibreh, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, S.E., M.Kes., mengenai diperuntukan Dana Abadi Pendidikan Aceh. Menurutnya, usulan tersebut adalah langkah strategis yang akan memberikan dampak besar bagi masa depan generasi muda Aceh.
Ucok menilai program yang diusulkan Prof. Marniati melalui Jaminan Pendidikan Rakyat Aceh (JPRA) sangat relevan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Saya pribadi sangat mendukung pernyataan Ibu Prof. Marniati. Dana abadi untuk pendidikan adalah kebutuhan mendesak agar anak-anak Aceh, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, benar-benar mendapat akses pendidikan yang layak,” ungkapnya, Sabtu (16/8/2025).
Sebagai seorang ayah dengan enam anak yang masih bersekolah di berbagai jenjang, Ucok mengaku sering menghadapi kendala biaya. Ia menjelaskan, meskipun pemerintah telah menjamin pendidikan hingga SMA sederajat, tetap ada banyak pengeluaran tambahan yang harus ditanggung orang tua.
“Satu anak saya kuliah, satu baru tamat SMA, sisanya masih di MTsN, SD, dan kelas awal. Biaya mereka cukup besar. Ternyata di balik program pendidikan gratis masih ada biaya lain yang membebani wali murid,” keluhnya.
Ucok juga menyoroti fakta bahwa banyak orang tua lain mengalami kesulitan serupa, namun enggan bersuara karena rasa malu atau takut berdampak pada anak mereka di sekolah. Akibatnya, banyak anak-anak Aceh yang tidak melanjutkan pendidikan, atau hanya bersekolah seadanya karena keterbatasan biaya.
“Bahkan untuk kuliah, banyak anak akhirnya mengurungkan niat karena tidak ingin membebani orang tuanya. Ini tentu membuat kehidupan mereka semakin sulit,” tambahnya.
Menurut Ucok, Pemerintah Aceh harus peka terhadap kondisi ini. Ia mengingatkan agar dinas pendidikan benar-benar memantau sejauh mana anak-anak Aceh sudah mengenyam pendidikan secara merata. Program beasiswa yang ada dinilai masih terlalu kecil jumlahnya sehingga tidak berdampak signifikan bagi pemerataan pendidikan di Aceh.
Lebih lanjut, Ucok menilai pernyataan Prof. Marniati tentang dana abadi untuk pendidikan merupakan bentuk kepedulian nyata. Menurutnya, pembangunan Aceh harus dimulai dari sektor pendidikan karena pendidikan adalah pondasi utama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.
“Kalau SDM kita sudah kuat, maka sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan juga akan ikut membaik. Jepang bisa bangkit pasca bom Hiroshima dan Nagasaki karena mereka menyiapkan guru untuk mendidik bangsanya. Kita, Aceh, sudah 20 tahun damai, tapi apa hasilnya?” tegasnya.
Ucok juga menekankan bahwa usulan dana abadi untuk pendidikan bukan untuk menegasikan program lain, termasuk dana abadi bagi mantan kombatan, melainkan untuk berjalan beriringan.
“Program ini juga akan dirasakan oleh anak-anak kombatan. Jadi tidak ada yang dirugikan, justru semakin memperkuat masa depan Aceh,” ujarnya.
Ia menegaskan, dana abadi untuk pendidikan tidak boleh sekadar menjadi program formalitas. Anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan diawasi dengan ketat agar tepat sasaran.
Dengan begitu, anak-anak Aceh bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terbebani biaya.
“Dana ini jangan asal ada, atau hanya kecil-kecilan. Harus benar-benar pro rakyat, dan direncanakan untuk masa depan yang gemilang,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Ucok mengajak pemerintah, DPR Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
“Jangan terus menoleh ke belakang, mari kita ciptakan masa depan yang cerah bagi anak-anak Aceh. Jika pendidikan kuat, Aceh 10–20 tahun ke depan akan dipimpin oleh orang-orang hebat yang bermartabat,” pungkasnya.
