BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, menanggapi aksi damai tenaga kesehatan (nakes) RSUDZA yang menyampaikan tuntutan terkait kejelasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur Aceh pada Kamis, 18 Juli 2025.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tenaga medis di RSUDZA dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Menurutnya hal tersebut wajar karena kerja keras para Nakes di RSUDZA. Hanya saja pihaknya tidak bisa bayar keduanya, karena dalam perintah undang-undang jelas harus memilih salah satu.
Namun demikian, pihaknya akan berkonsultasi kembali dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihaknya juga meminta waktu untuk menindaklanjuti tuntutan para Nakes.
Ia menambahkan, jika pemerintah nekat membayarkan kedua insentif itu, maka berisiko menjadi temuan dalam audit keuangan dan dapat berujung pada kewajiban pengembalian dana negara.
“Saya sampaikan ke teman-teman Nakes, tolong bersabar. Kami sedang berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Kemendagri. Kalau hari ini kita senang karena dapat uang, tapi kalau besok jadi temuan dan harus dikembalikan, itu akan jadi beban lagi,” ujarnya.
Fadhullah mengaku tidak bisa memastikan waktu target penyelesaian karena keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita usahakan secepat mungkin, tapi saya tidak bisa kasih target karena ini bergantung pada respons kementerian. Kalau saya ke sana dan orangnya tidak ada, tentu proses akan lebih lama,” ujarnya.***
Sumber: AJNN
