BANDA ACEH — Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi da Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penyaluran dana bantuan pemulihan sektor pertanian senilai Rp 2,5 triliun untuk wilayah Aceh.
Pria yang akrab disapa Abu Salam ini mendesak Menteri Pertanian untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Aceh atas karut-marut dan minimnya transparansi dalam program tersebut.
Menurut Abu Salam, narasi yang berkembang di publik seolah-olah pemerintah daerah menerima kucuran dana tunai dalam jumlah fantastis.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas anggaran dikendalikan penuh oleh Satuan Kerja (Satker) Pusat melalui pengadaan barang seperti alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bibit.
“Kementerian Pertanian harus meluruskan disinformasi ini dan meminta maaf kepada rakyat Aceh. Jangan sampai seolah-olah Aceh sudah diberikan uang Rp 2,5 triliun, padahal barangnya dikendalikan dari Jakarta dan Balai di Medan. Ada kejanggalan struktural di sini yang memicu kebingungan dan harapan palsu di tingkat petani,” ujar Abu Salam di Banda Aceh, Selasa, 11 Agustus 2026.
Lebih lanjut, ia menyoroti proses verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan mekanisme pengadaan barang yang dinilai berjalan layaknya black box atau ruang gelap tanpa pelibatan pengawasan daerah yang memadai.
Skema top-down ini dinilai rawan penyimpangan dan berpotensi membuat ribuan alsintan berujung mangkrak karena tidak sesuai dengan topografi atau kebutuhan riil kelompok tani di Aceh.
“Jika Kementan berniat memulihkan lebih dari 100 ribu hektare lahan sawah dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana, langkahnya harus konkret dan transparan. Buka data vendor pengadaannya, buka daftar penerimanya. Jangan jadikan bencana hidrometeorologi di Aceh sebagai ladang proyek pusat yang minim akuntabilitas,” tegasnya.
Sebagai penasihat di bidang investasi, Abu Salam mengingatkan bahwa pengelolaan dana bantuan yang tidak transparan akan merusak iklim investasi daerah.
Pemerintah Aceh saat ini tengah berupaya keras merancang peta jalan hilirisasi pertanian, termasuk rencana pembangunan fasilitas logistik rantai dingin (cold storage) berskala komersial dan pabrik pengolahan pascapanen untuk menarik penanam modal.
Ia menegaskan, ekosistem investasi tersebut mustahil terwujud jika fondasi di sektor hulu—seperti pengadaan bibit dan rehabilitasi lahan—dikelola dengan manajemen yang sentralistik dan tertutup.
Pemerintah Aceh, kata Abu Salam, menuntut Kementerian Pertanian untuk segera membentuk skema audit bersama yang melibatkan otoritas daerah dan lembaga independen.
“Kami menuntut perubahan sistem. Berhenti menggunakan pendekatan hit and run. Rakyat Aceh butuh kepastian pemulihan ekonomi, bukan sekadar angka triliunan di atas kertas berita acara,” pungkasnya.
