Acehupdate.net, BANDA ACEH – Ketua Umum Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Aceh (Himpala), Syahril Ramadhan, menyayangkan keengganan Badan Pusat Statistik Aceh memasukkan sektor perikanan sebagai faktor penunjang penurunan angka kemiskinan di Aceh. Luas garis pantai Aceh tidak dianggap BPS sebagai faktor yang mendorong peningkatan kesejahteraan.
“BPS mengabaikan fakta bahwa Aceh adalah salah satu daerah maritim terluas di Sumatra dan salah satu dari daerah maritim penting di Indonesia. Sektor perikanan selalu dianaktirikan. Ini menunjukkan mereka tidak paham substansi,” kata Syahril, Selasa, 21 Januari 2025.
Fakta lain yang dapat diungkap dari hasil rilis BPS ini, kata Syahril, adalah Bappeda Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh tidak bekerja sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan bidang perikanan di Aceh. Padahal ratusan miliar rupiah anggaran Aceh digelontorkan di sektor ini.
“Menjadi suatu pertanyaan besar, apa yang dikerjakan oleh Bappeda Aceh dan DKP Aceh selama bertahun-tahun, dengan uang ratusan miliar, jika dalam setiap rilis BPS sektor Perikanan tidak pernah menjadi penyumbang devisa atau kinerja perekonomian Aceh,” kata Syahril.
Syahril juga mempertanyakan keabsahan lima faktor pendukung yang disebutkan oleh Kepala Bappeda Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah program bantuan langsung tunai. Syahril mengatakan BLT bukanlah bentuk modal usaha yang akan menghasilkan nilai tambah yang membuat masyarakat miskin dapat bertahan dan bahkan naik kelas.
“Bagaimana mungkin BLT itu menjadi alat menurunkan angka kemiskinan? BLT hanyalah insentif untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari,” kata Syahril.
Faktanya, kata Syahril, penerima BLT hanya bisa menggunakan uang itu untuk belanja satu hari. Setelah itu, anggota masyarakat kembali resah karena tidak memiliki sumber keuangan lain. Karena itu Syahril menganggap analisa Kepala Bappeda Aceh tidak masuk akal dan kontradiktif.
Dia mengatakan Kepala Bappeda Aceh tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat Aceh.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh, Ahmad Dadek, menyebutkan beberapa faktor kunci yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan di provinsi ini.
“Di antaranya efektivitas program bantuan sosial, kinerja sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, kolaborasi antara pemerintah-LSM-sektor swasta, stabilitas politik dan sosial.”
Dadek menjelaskan program-program bantuan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), berdampak signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
Bantuan sosial, kata Ahmad Dadek, membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya dengan lebih baik.
