Acehupdate.net, BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, merasa kesal terhadap kinerja pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum menyelesaikan persoalan utang daerah. Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri acara Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Banda Raya, Selasa, 25 Februari 2025.
Di hadapan para keuchik, tokoh masyarakat, perwakilan seluruh OPD dan unsur Forkopincam, Ramza membeberkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang saat ini sedang mengalami defisit anggaran, karena masih terutang dengan pihak ketiga.
Dia merasa kesal karena selalu ada yang menjadi alasan pemko untuk menyelesaikan utang, seperti Covid 19 dan sekarang akibat beban PPPK.
“Saya heran, daerah lain juga sama persoalannya seperti yang kita hadapi, tetapi kenapa mereka aman-aman saja, tidak ada kita dengar terutang seperti yang kita alami saat ini,” ungkapnya dengan nada kesal.
Dia pun berharap agar warga Banda Aceh bersabar karena kondisi keuangan kota yang sedang kesulitan. Ramza menyebut Wali Kota Illiza saat ini sedang mengevaluasi kembali secara detil dan menyeluruh jumlah utang Pemko Banda Aceh yang diwariskan pemerintah sebelumnya.
“Beliau tidak mau nantinya disalahkan, jadi sebelum membangun kembali kota ini, beliau ingin bersih-bersih terlebih dahulu dari persoalan utang ini,” ungkapnya.
Ramza kemudian merujuk pernyataan Plt Sekda Banda Aceh tentang jumlah utang Pemko di akhir 2024 sebesar Rp 39,8 miliar. Selain itu, ada juga utang RSUD Meuraxa sebesar Rp 49 miliar.
“Yang lebih parah lagi diprediksi pada 2025 ini akan terjadi lagi utang sebesar 86 miliar. Tentunya kondisi seperti ini akan membebani pemerintahan Illiza-Afdhal,” tuturnya.
Dia mengatakan kondisi tersebut dapat membuat pemerintahan Illiza-Adhal tidak mampu berlari kencang dengan program yang sudah disiapkan untuk 100 hari kerja. Namun demikian, Ramza memberi semangat dan meyakini semua persoalan ini akan dapat diatasi bila seluruh OPD rela anggarannya yang dirasa tidak mendesak dipotong. Sementara yang menyangkut dengan pelayanan dasar harus terus berjalan.
“Meski saat ini terjadi utang dan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Presiden, saya berharap usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong bila itu mendesak agar dapat diakomodir dan disesuaikan juga dengan ketersediaan dana yang ada nantinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ramza juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pemko di bawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Menurut Ramza bila pengelolaan keuangan dijalankan sesuai dengan road map yang telah disepakati berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), pasti utang tidak akan terjadi.
“Pada saat saya ketua pansus utang, kami semua anggota dewan sudah setuju cara penyelesaian utang dimana salah satunya kami harus rela pokir dipotong, namun kami heran kenapa utang masih terjadi juga. Ini harus kita cari siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya utang yang tiada habis-habisnya,” tutupnya.***
