Banda Aceh – Pemerintah Aceh memacu pemulihan lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi. Progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana saat ini berjalan dikoordinir Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menilai Distanbun Aceh telah bekerja maksimal dan membawa hasil yang positif. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.
Satu contoh kinerjanya adalah dimulainya gerakan tanam padi pada lahan terdampak bencana hidrometeorologi yang telah dipulihkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun mewakili Gubernur Mualem meresmikan gerakan tanam padi perdana pasca bencana hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Minggu (5 Juli 2026).
Sebelumnya juga sudah dilaksanakan kegiatan yang sama di Kuta Blang, Bireuen, pada 24 April 2026. Kegiatan ini dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan (POL) Kementan RI, Dr Dede Sulaiman, mewakili Menteri Pertanian Dr Ir Andi Amran Sulaiman. Kegiatan yang sama juga pernah dilaksanakan di Aceh Utara yang langsung dihadiri Menteri Pertanian, serta beberapa kabupaten lainnya yang ada di Aceh.
Bahkan kinerja Distanbun Aceh juga membawa hasil positif pada penambahan anggaran. Terbukti dengan peningkatan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pada Tahap I bantuan Kementan Rp. 380 Miliar, kini Tahap II menjadi Rp. 515 Miliar.
Menurut data yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Distanbun Aceh, Dr Ir Azanuddin Kurnia, bencana hidrometeorologi berdampak pada 57.485 hektare sawah yang terbagi dalam empat katageri. Rusak ringan sekitar 27.437 ha, rusak sedang sekitar 13.651 ha, rusak berat sekitar 16.276 ha, dan sawah yang hilang 120 ha.
Azanuddin melaporkan kepada Gubernur Mualem, bahwa saat ini optimasi lahan dan rehabilitasi yang sudah berjalan (temasuk yang sedang berjalan) sekitar 40.852 ha (rusak ringan maupun rusak berat). Ia menambahkan, masih ada sekitar 16.633 ha yang belum tertangani untuk rusak berat dan sawah yang hilang.
Tingkatkan Komunikasi
Nurlis menjelaskan, rehabilitasi sawah tersebut dilaksanakan Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bersama dinas kabupaten/kota se Aceh yang terdampak bencana.
Itulah sebabnya, Nurlis menambahkan, Gubernur Mualem sangat mengapresiasi Menteri Pertanian beserta jajaran atas bantuan yang sudah diberikan.
“Beliau juga mengapresiasi Plt. Kepala Distanbum Aceh beserta jajaran sampai kabupaten/kota yang terus bekerja secara maksimal,” katanya.
Gubernur Mualem, kata Nurlis, mengintruksikan Kadistanbun Aceh untuk terus bekerja keras untuk kesejateraan rakyat khususnya petani yang terdampak bencana.
Mualem juga mengarahkan Plt Kadistanbun untuk membangun dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak.
“Baik itu dengan Kementan, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.”
Gubernur Mualem berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.
Rincian Optimalisasi Lahan Sawah
1. Pada kegiatan optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan anggaran sebesar Rp155.658.250.000 dalam bentuk bantuan pemerintah. Kegiatan ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare. Kegiatan fisik telah berkontrak mencapai progres 22.126 hektare atau sekitar 56 persen dari total target.
2. Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi lahan dengan total anggaran Rp. 186.043.500.000,-. Kegiatan ini mencakup 11 kabupaten dengan luas 13.781 hektare. Saat ini, progres konstruksi rehabilitasi sawah sedang terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen dari total target.
3. Di sektor irigasi, Pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98.073.000.000. Saat ini, sudah 456 terbangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2%. Sisanya sedang dalam tahap pengerjaan, dan masih dalam proses administrasi dan perencanaan pada sebagian kecil lokasi.
4. Pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14.006.000.000 telah menunjukkan progres sekitar 50 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5.400.000.000 dengan realisasi keuangan sekitar 36%.
5. Jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30.000.000.000, saat ini sudah sekitar 78 persen dengan yang sudah terbangun sekitar 235 unit.. Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11.660.000.dengan realisasi keuangan sudah 31%.
Secara total seluruh kegiatan tersebut sudah tercapai realisasi keuangan sebesar 48,48% per 21 Juli 2026.[]
