Acehupdate.net, BANDA ACEH – Koordinator Elemen Sipil Aceh, Verri Al Buchari, mengatakan kebijakan pemerintah provinsi mengalokasikan dana hibah kepada lembaga vertikal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Independensi lembaga pemerintah non departemen tersebut dikhawatirkan akan hilang. “Kita khawatir lembaga vertikal yang menerima hibah akan kehilangan independensinya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat,” kata Verri, Kamis, 22 Januari 2025.
Pemberian hibah dari Pemerintah Aceh kepada lembaga vertikal, kata dia, juga berisiko mengganggu tata kelola pemerintahan dan alokasi anggaran yang seharusnya fokus pada kebutuhan masyarakat.
Keputusan mengucurkan dana hibah untuk diberikan kepada instansi bagian dari struktur pemerintahan pusat tersebut, kata Verri, dapat membuka peluang terjadi penyalahgunaan anggaran jika tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas dan ketat.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan pengelolaan yang bijak, transparan, dan terfokus pada prioritas pembangunan daerah untuk menghindari dampak negatif, mengingat lembaga vertikal merupakan bagian dari pengawasan. Dana hibah tersebut, kata Verri, seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Aceh, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Keputusan ini (pembagian dana hinah ke instansi vertikal) kami nilai tidak tepat, mengingat kondisi sosial ekonomi Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas infrastruktur dasar,” kata Verri.
Lembaga vertikal, kata dia, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penggunaan anggaran daerah untuk mendanai lembaga tersebut dianggap kurang relevan dan tidak efisien.
Seperti diketahui, kata Verri, Pemerintah Aceh telah mengucurkan sebesar Rp 300,8 miliar dana hibah untuk lembaga vertikal mulia periode 2017 sampai 2024. Dana paling banyak dihibahkan masa kepemimpinan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh serta Marzuki Ahmad dan Bustami Hamzah saat menjadi penjabat gubernur.
