Acehupdate.net, BANDA ACEH – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh memperkirakan ekonomi di Tanah Rencong pada 2025 tetap tumbuh positif meski lambat. Hal ini akibat keterbatasan Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Optimisme tetap terjaga dengan adanya perbaikan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah rakyat, serta stabilnya kinerja ekspor Aceh,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, Senin, 17 Februari 2025.
Dia menyampaikan perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal pada 2025. Seperti tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, pelemahan ekonomi Tiongkok, penguatan mata uang AS, suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal.
Strategi domestik, kata Agus, harus difokuskan pada stabilitas makroekonomi, penguatan sektor riil, pendalaman pasar keuangan, serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan inovasi transaksi jasa.
Sementara itu di Aceh, perekonomian daerah berjulukan Serambi Makkah ini menunjukan kinerja yang kuat pada 2024 yakni tumbuh 4,66 persen bila dilihat secara tahun ke tahun atau year on year (yoy). Ini lebih tinggi dibandingkan pada 2023 yang tumbuh 4,23 persen.
Anggaran Agus mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh berbagai kegiatan besar nasional, seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serta Pekan Olahraga Nasional (POM) Aceh-Sumatra Utara 2024.
“Kegiatan tersebut yang mendukung sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta administrasi pemerintahan,” ujar Agus.
Meski tahun ini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dan banyak terbatas PSN baru, sektor pertanian tetap bisa menjadi penstabil perekonomian di Tanah Rencong. Sementara di sisi stabilitas keuangan, kata Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada Triwulan IV 2024 mencapai Rp 51,64 triliun, tumbuh 3,49 persen sesuai year on year (yoy).
Financing to Deposit Ratio (FDR) berdasarkan lokasi proyek berada di 113,10 persen, menandakan tingginya aktivitas pembiayaan dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun di Aceh. “Stabilitas sistem keuangan juga didukung oleh rendahnya Non-Performing Financing (NPF), yang hanya sebesar 2,34 persen,” jelas Agus.***
