Oleh: Risman Rachman*
PENGANGKATAN Maroef Syamsuddin (MD) sebagai Direktur Utama BUMN MIND ID (Mining Industry Indonesia) memang tidak bisa tidak akan memicu diskusi panas. Pasalnya sederhana, para ahli ekonomi – bisnis punya sudut pandang yang kaku bahwa berharap entitas bisnis sebaiknya tidak memiliki sentimen politik. Alasannya juga sederhana, karena itu membuka pintu bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Jadi, kekuatiran itu harus dilihat sebagai kekuatiran yang wajar. Hanya saja, kekuatiran itu tereliminasi bila cara pandang terhadap sosok MS disertakan pertimbangan rekam jejaknya serta testimoni tokoh-tokoh kunci yang mengetahui sepak terjangnya.
Sekelas BUMN MIND ID sudah barang tentu tidak sekedar kebutuhan akan sosok profesional dan berintegritas saja melainkan juga harus memiliki apa yang disebut syarat nasionalis. Mengapa?
Sebagaimana dijelaskan dalam profilnya, Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk. MIND ID bertugas untuk mengeksplorasi, menjelajah, dan mencari. Mencari cara dan inovasi baru untuk memperoleh, mempelajari, dan mengelola potensi kekayaan sumber daya mineral dan batubara Indonesia dan industri pengolahannya, hingga memasarkan berbagai produk mineral tambang untuk menjadi sumber kebaikan bagi kemajuan bersama.
Dengan begitu, MIND ID adalah wajah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan kaya akan talenta dari putra-putri Indonesia yang siap berkarya dan bersinergi memberikan yang terbaik bagi negeri. Dan, yang menjadi tujuan dari MIND ID hadir adalah untuk kemakmuran Indonesia, kemajuan peradaban dunia, dan masa depan yang lebih baik. MS tentu tidak bisa memilih untuk tidak menjadi adiknya Sjafri Syamsuddin yang saat ini dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Juga, sebagai warga negara yang memiliki hak politik, untuk masa sekarang ini, politik Indonesia memang sedang memanggil sosok-sosok berintegritas.
Terhadap sosok MS, saya setuju dengan pandangan mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan staf ahli Menteri ESDM, yang dimata publik juga dikenal sebagai sosok profesional, berintegritas sekaligus juga nasionalis yang kuat, dan mengakar ke rakyat. Sebagai orang Aceh yang pernah bersamanya di BRR NAD-Nias, saya juga mengenal sosok Sudirman Said yang humanis, dan pro terhadap siapapun yang berkerja keras, berkinerja dan lurus.
Menurut Sudirman Said, Maroef Syamsuddin dikenal luas sebagai sosok profesional yang berintegritas. Kiprahnya saat menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia, menunjukkan keberaniannya dalam menjaga transparansi. Salah satu bukti nyata adalah keterlibatannya dalam membongkar kasus “Papa Minta Saham” pada 2015.
Jadi, sosok MS lebih kuat dikenali sebagai sosok anti-nepotisme, seperti halnya Jenderal M. Jusuf. Dengan begitu, dugaan MS diangkat karena adik dari Sjafri Syamsuddin menjadi kurang relevan. Justru, dengan pengangkatan Maroef Syamsuddin, pemerintahan Prabowo sedang membuktikan komitmennya dalam memilih figur terbaik untuk memimpin BUMN.
Senada dengan Sudirman Said, menurut Said Didu, MS juga sosok yang sangat berintegritas. Tidak hanya MS, kakaknya Sjafri Syamsuddin (SS) juga dinilai sosok yang anti Nepotisme. Said Didu sependapat dengan Sudirman Said bahwa MS dinilai mewaris sikap Jendral M. Jusuf dalam hal antinepotisme. Dan, integritas dan profesionalisme MS diakuinya sudah teruji sepanjang kariernya dan puncaknya tahun 2015 saat membuka kasus Papa Minta Saham.
Saat itu, menurut pengakuan Said Didu, mereka bertiga (Menteri ESDM, Sudirman Said; Dirut Freepor, Maroef Syamsuddin; dan Stafsus MenESDM, Said Didu) diskusi dan melaporkan serta membuka kasus Papa Minta Saham yang melibatkan banyak tokoh – bahkan menyebutkan nama Presiden Jokowi.
Dikisahkan, mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah antara mendiamkan kasus tersebut agar posisi semua aman tapi membuang amanah ke tong sampah, atau membuka kasus tersebut dengan resiko akan kehilangan jabatan. Terbukti, mereka bertiga akhirnya kehilangan jabatan. Namun, pada saat yang sama mereka bertiga bahagia karena terbebas dari rezim yang dinilainya penuh perselingkuhan.
Dengan dua pengakuan tersebut memadai untuk membaca bahwa pemerintahan Prabowo sedang melakukan reformasi BUMN dengan cara menempatkan sosok yang tidak hanya profesional dan berintegritas saja melainkan juga nasionalis. Syarat nasionalis inilah yang tidak dimiliki selama ini sehingga akhirnya rakyat Indonesia terus menerus dikejutkan dengan kasus-kasus mega korupsi yang melanda berbagai BUMN.
Terkini, kasus yang amat melukai hati rakyat Indonesia hingga mengikis kepercayaan adalah terkuaknya kasus mega korupsi di Pertamina. Beruntung rakyat Indonesia sangat religius dan kuat akar budayanya. Jika tidak, dengan ragam kasus korupsi yang terus terbongkar dari masa ke masa, sangat mungkin berpotensi lahirnya gerakan-gerakan yang berujung pada pemisahan diri. Saat ini pun mulai muncul perasaan-perasaan menyesal dari daerah atas pilihan masa lalu bergabung dalam NKRI.
Ungkapan ini jelas wujud kekecewaan atas realitas mega korupsi yang teramat menyakiti hati rakyat diberbagai daerah. Untuk itu, saya sepakat dengan Sudirman Said bahwa kita perlu memberikan dukungan positif terhadap setiap kebijakan yang mengarah pada tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Pilihan terhadap Maroef Syamsuddin atas dasar kompetensi, integritas dan nasionalis, harus dijadikan standar dalam setiap pengangkatan pejabat BUMN lainnya.
Dengan begitu, rakyat Indonesia yang sudah “patah hati” karena kasus-kasus korupsi dapat menaruh harapan pada pemerintahan Prabowo untuk membangun ekosistem BUMN yang kuat, efisien, dan bebas dari intervensi kepentingan politik sempit. Dengan menempatkan MS sebagai Dirut MIND ID, dan individu profesional, berintegritas dan nasionalis di BUMN lainnya, serta posisi strategis lainnya, Indonesia dapat semakin maju dalam mengelola sumber daya dan aset negara untuk kesejahteraan rakyat.
Tentu, kita semua sebagai rakyat Indonesia tidak boleh lengah lagi apalagi berpasrah diri. Perlu terus mengawal dan mendukung kebijakan yang mengedepankan profesionalisme demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, pengangkatan MS harus dibaca sebagai keberpihakan Presiden terhadap individu profesional, berintegritas dan nasionalis bukan karena ada hubungan kekerabatan dan sentimen politik. Tentu saja, terhadap adanya pandangan bahwa MS adalah adik Menhan yang dekat dengan Presiden Prabowo tidak harus ditepis melainkan dapat menjadi pemicu pengawasan publik.
Dalam keadaan politik Indonesia saat ini, daya kritis berbagai pihak jelas sangat dibutuhkan, walau pada saat yang sama sangat penting juga untuk menaruh hormat pada rekam jejak yang dimiliki oleh MS sebagai patriot profesional, berintegritas dan nasionalis. Terakhir, apa yang tertulis dalam profil MIND ID hadir untuk kemakmuran Indonesia, kemajuan peradaban dunia, dan masa depan yang lebih baik dapat segera terwujud selama pemerintahan Prabowo. Jika tidak, kekecewaan rakyat akan berlipat ganda. *)
Penulis adalah pemerhati sosial dan politik.
