Bekasi– Presiden Prabowo Subianto menyentil kritik sejumlah pihak terkait target program-program yang telah dicanangkan pemerintah. Itu disampaikannya saat peluncuran pengadaan papan interaktif digital (smartboard) secara nasional di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).
Prabowo mulanya mengungkapkan pemerintah menargetkan perluasan besar-besaran pengadaan smartboard di sekolah-sekolah seluruh Indonesia tahun depan.
Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima Prabowo, sebanyak 288.000 smartboad diperkirakan akan terdistribusi ke sekolah-sekolah hingga Desember 2025.
“Tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah 1 juta panel kira-kira,” kata Prabowo.
Setelah itu, Prabowo seolah memprediksi akan ada pihak-pihak yang menilai rencana tersebut tidak realistis. Hal ini berangkat dari berbagai kritik dari sejumlah pihak atas program-program pemerintah.
“Nanti pasti ada orang pintar ‘apa bisa? Enggak mungkin, ini program gila Prabowo.’ Ya kan,” tutur Prabowo.
Kendati demikian, menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen mewujudkan realisasi 1 juta smartboard tersebut demi pemerataan kualitas pendidikan.
Kepala negara lantas menyinggung pencapaian besar pemerintah terkait program makan bergizi gratis (MBG), walau kerap dihujani kritik. Ia menyampaikan capaian penerima manfaat program itu telah menyentuh sekitar 44 juta orang, yang dinilainya sebagai salah satu kemajuan tercepat di dunia.
Ia membandingkan percepatan tersebut dengan pengalaman Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah belum merasa puas dengan pencapaian itu.
“Kita belum sampai 12 bulan sudah mencapai 44 juta, tetapi kita tahu kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta (akhir 2025),” ungkap Prabowo.
Terkait peningkatan distribusi smartboard, Prabowo menegaskan keberhasilan program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah juga memastikan, sekolah di wilayah paling terpencil sekalipun memperoleh fasilitas yang sama dengan sekolah di wilayah perkotaan.
