BANDA ACEH — Ketua LSM Rambu Darat (RaDar) Aceh, Muhammad Hawanis, S.Sos., menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian tertentu berpotensi melemahkan independensi dan efektivitas institusi Polri.
Menurut Hawanis, selama ini Polri telah menunjukkan peran strategis sebagai alat negara yang sigap dan responsif terhadap berbagai kebutuhan nasional, khususnya dalam mendukung kebijakan dan agenda pemerintah pusat. “Kita bisa melihat bagaimana Polri selalu hadir dan siap ketika dibutuhkan oleh Presiden, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mendukung agenda strategis negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga profesionalitas, netralitas, serta kecepatan pengambilan keputusan di tubuh kepolisian. Perubahan struktur komando, kata dia, justru berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat respons institusi terhadap dinamika keamanan nasional.
“Karena itu, kami berharap Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana amanat konstitusi dan semangat reformasi kelembagaan. Independensi Polri harus dijaga agar institusi ini tetap kuat, profesional, dan dipercaya publik,” tegas Hawanis.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap wacana perubahan struktural terhadap institusi strategis negara semestinya dikaji secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas keamanan dan kepercayaan masyarakat.
