BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan agar Pemerintah Kota Banda Aceh segera membentuk Komite Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta pengendalian HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Aceh.
Usulan tersebut disampaikan Irwansyah usai menerima audiensi Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026). Pertemuan itu membahas kondisi terkini penanganan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh.
Menurut Irwansyah, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh satu lembaga semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Dengan adanya komite ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki melalui kolaborasi bersama,” ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga saat ini tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 ditemukan 43 kasus baru.
Menanggapi harapan Adinkes agar DPRK memberikan dukungan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan pihaknya siap mendukung melalui kebijakan penganggaran maupun fasilitasi berbagai program pencegahan.
Ia juga mengusulkan agar DPRK memfasilitasi forum pertemuan yang melibatkan instansi pemerintah, perusahaan, serta berbagai lembaga di Banda Aceh guna membangun komitmen bersama dalam memperkuat program skrining, edukasi, dan pencegahan.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa organisasinya saat ini memfokuskan perhatian pada penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Namun, pada tahap awal, prioritas diberikan kepada HIV/AIDS dan TBC melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan lintas sektor.
Sementara itu, Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, mengungkapkan bahwa kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh telah menjadi perhatian serius.
Dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 kasus merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Saat ini, kata dia, Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, Puskesmas Meuraxa, serta sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Dr. Rayhan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Adapun selama Januari hingga Juli 2026 tercatat 43 kasus baru. Menurutnya, salah satu faktor risiko terbesar penularan berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).
Selain HIV/AIDS, Adinkes turut menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh. Media Yulizar menjelaskan bahwa TBC merupakan penyakit menular yang memerlukan penanganan serius melalui deteksi dini dan pengobatan menyeluruh terhadap kontak serumah.
“Jika dalam satu rumah terdapat satu pasien TBC, maka seluruh anggota keluarga harus menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan sesuai ketentuan untuk mencegah penularan,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu strategi utama dalam pengendalian TBC adalah memperluas pelaksanaan skrining, baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi pemerintah dan swasta.
Dalam kesempatan tersebut, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk penyediaan anggaran bagi kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC. Selain itu, dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan bagi karyawan beserta keluarganya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menilai meningkatnya temuan kasus HIV/AIDS menunjukkan perlunya langkah yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang cukup aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, ia mendukung penuh usulan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Banda Aceh.
“Pengendalian HIV/AIDS maupun TBC harus melibatkan banyak lembaga dan instansi agar upaya pencegahan, penanganan, serta penurunan jumlah kasus dapat berjalan lebih efektif,” kata Musriadi.(*)
